Pemkab  Dairi Dinilai Anti Tranparansi

Sidikalang- Dairi Pers :  Rezeki  “Jack” Sihombing  sebagai Ketua DPC  LSM Penjara kab.Dairi menyampaikan kritikan pedas atas pemerintahan Bupati Dairi Vickner Sinaga dengan dugaan anti tranparansi atas permintaan informasi  daftar dan penerima bantuan dana Revitalisasi PAUD 2026.  Surat permintaan infromasi tersebut disampaikan pada 8 september 2026 ber nomor 072/ DPC/ LSM-PJR/ IX/ 2026. “Kita menjadi tertantang akan kurang responnya pemerintahan dalam hal ini Bupati, sekda dan Kadis Pendidikan Dairi. Padahal selalu bicara tranparansi dan terbuka”sebut Jack Sihombing senin (28/9/2026)

Jack menyebutkan kalau surat permintaan daftar penerima bantuan itu didasarkan sejumlah kecurigaan awal adanya beberapa yayasan PAUD yang sudah tutup namun diinformasikan justru menerima dana revitalisasi tahun 2026.

Dalam surat jelas kita sampaikan temuan awal dugaan awal ada beberapa bukti kalau ada yayasan yang sudah tidak aktif dalam tiga bulan namun disebut sebut menerima dana Revitalisasi.  Kita juga sudah mencoba meminta daftar yasayan penerima bantuan revit kepada kadis Pendidikan Dairi namun tidak diberikan.

Atas dasar itu kita melakukan upaya prosedural melalui surat resmi. Namun hingga akhir September 2026 tidak ada juga respon.  Tidak merespon itu menurut kami anti tranparansi bahkan terkesan ada yang ditutupi. Mengapa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan social tidak diindahkan?

Jack juga menduga kalau antara Bupati, sekda dan Kadis Pendidikan Dairi seakan saling melindungi seakan ada yang disembunyikan. “Infromasi penerima dana pemerintah kan bukan rahasia. Tetapi mengapa sedemikian sulit. Surat berminggu minggu tidak direspon. Inikah yang disebut tranparansi”sebut Jack

 Sebagaimana kita aturan lembaga resmi dari masyarakat berhak mendapatkan infromasi sekaitan pengawasan social masyarakat akan penggunaan uang Negara dalam semua bentuk . Peran serta masyarakat itu dijamin undang undang. Saya yakin pemkab Dairi mulai dari Bupati hingga hingga jajaran dibawahnya faham akan hukum dan perundang undangan. Justru sekarang menimbulkan keheranan mengapa data yang sebenarnya tidak rahasia itu enggan diberikan “sebutnya.

Jack menyebutkan sesuai aturan sejumlah langkah dapat ditempuh berikutnya termasuk gugatan sengketa infromasi jika pemkab Dairi dalam hal ini dinas pendidikan Dairi tidak berkenan memberikan jawaban akan pemohonan LSM Penjara Dairi tersebut. (Hen)