Bapenda Dairi dan Bank Sumut Teken Kerja Sama Pemanfaatan QRIS

DAIRI– Dairi Pers :  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) Cabang Sidikalang dalam pemanfaatan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Virtual Account (VA) berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut dilaksanakan di Kantor Bank Sumut Cabang Sidikalang, Rabu (29/7/2026).

Kesepakatan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi, Robot Simanullang, bersama Kepala Bank Sumut Cabang Sidikalang, Edy Primsa Brahmana, serta disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Charles Bantjin.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari implementasi digitalisasi transaksi pemerintahan daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sekaligus mendukung percepatan transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Sekda Charles Bantjin mengatakan, digitalisasi transaksi merupakan bagian dari upaya memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus mengubah pola pembayaran konvensional menjadi layanan keuangan berbasis digital.

“Tujuannya mempermudah masyarakat membayar pajak dan retribusi tanpa harus bertatap muka. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, serta memastikan nilai pembayaran diterima secara presisi hingga rupiah terkecil,” ujar Charles.

Hal senada disampaikan Kepala Bapenda Dairi Robot Simanullang, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dan Virtual Account diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya. (Red)