Bupati Dairi Sampaikan RP KUA-PPAS 2026

Sidikalang- Dairi Pers :  Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga didampingi Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, menyampaikan Nota Pengantar Atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, dalam sidang paripurna DPRD Dairi, Senin, (31/8/2026) di Gedung DPRD Dairi.

Sidang paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos didampingi oleh Wakil Ketua I Halvensius Tondang dan Wakil Ketua II Wanseptember Situmorang.

Dalam sambutannya, Vickner mengatakan berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam pasal 161 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Selanjutnya, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa.

“Oleh sebab itu berkenaan ketentuan tersebut, terdapat beberapa faktor yang mendasari perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 yaitu penyesuaian belanja tidak terduga terhadap dukungan program nasional sekolah rakyat, penyesuaian anggaran belanja THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN Daerah TA.2025 berdasarkan keputusan Menyeluruh Keuangan No.372 Tahun 2025,” Ujarnya.

Selanjutnya dikatakan, penyesuaian anggaran belanja yang bersumber dari TKD tambahan T.A 2026 yaitu penyesuaian anggaran belanja dukungan UHC TA. 2026, penyesuaian ADD akibat penambahan target DTU TA.2026, Penyesuaian iuran JKN kepala desa dan perangkat desa TA. 2026. Penyesuaian gaji PPPK paruh waktu TA.2026, Penyesuaian anggaran belanja dukungan mitigasi kebencanaan, penanaman pohon dan perbaikan lingkungan, insfrastruktur dan prasarana lainnya dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi, dan pengendalian inflasi, serta penyesuaian anggaran belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat/gotong royong. (Red)