Sidikalang- Dairi Pers : Beda, demikian kata melihat laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOSP ( Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan ) di SMPN 3 Parbuluan Kabupaten Dairi 2024. Sekolah yang diawaki Manri Sitanggang, S.Pd itu membuat anggaran dua kali dalam setahun untuk penerimaan siswa baru . Berbeda dengan sekolah lainnya yang hanya menganggarkan penerimaan siswa baru hanya sekali dalam setahun. Dua kali anggaran itu justru melahirkan sejumlah pertanyaan dan kecurigaan .
Data yang diperoleh media ini menyebutkan untuk Penerimaan peserta didik baru tahun 2024 tahap pertama menganggarkan sebesar Rp. 500.000. sedang untuk tahap II menganggarkan Rp. 5.286.000. Penganggaran ini menjadi aneh bukan karena nilainya namun alokasi yang dibuat menjadi dua tahap. Padahal LPJ sekolah yang sama hanya mengalokasikan sekali dalam setahun. Penganggaran dua kali ini dalam setahun justru terkesan seakan akan penerimaan siswa baru berlangsung dua kali dalam setahun di sekolah ini.
Dairi Pers yang mencoba mengkonfirmasikan hal itu kepada kepala SMPN 3 Parbuluan Manri Sitanggang Spd melalui surat pekan silam hingga kini enggan menjawab. Bukan hanya itu sejumlah alokasi anggaran Dana BOSP yang laporkan diduga tidak sesuai dengan fakta lapangan juga enggan dijawabnya..
Pembayaran honor guru mencapai Rp. 50.400.000 juga tidak digubrisnya padahal informasi yang diterima dugaan kuat sejumlah honor sudah diangkat menjadi PPPK. Sementara itu pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca mencapai Rp. 40.000.000 namun fakta lapangannya buku dan perpustakaan di sekolah ini masih menjadi keluhan. Bukan itu saja pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 35.000.000 juga masih menjadi bahan pertanyaan akan alokasinya.
Pantuan Dairi Pers sekolah SMPN 3 Parbuluan merupakan salah stau SMP Negeri yang letaknya terjauh dari ibukota Sidikalang. Letaknya yang berada di Simarlopuk yang berbatasan dengan kabupaten toba. Letaknya yang jauh justru sulit terpantau.
Infromasi yang diperoleh Media ini dari Inspektorat Dairi menyebutkan dikarenakan minimnya jumlah staf Inspektorat Dairi sementara jumlah sekolah yang harus diperiksa mencapai 400 sekolah maka pemeriksaan Dana BOSP tidak bisa semua dilakukan. Inspektorat hanya mengambil sampel sejumlah sekolah saja dengan beberapa kriteria seperti sekolah terjauh, sekolah yang banyaknya pengaduan masyarakat dan kriteria lainnya.
Inspektorat Dairi mengakui tidak dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh dan merata dikarenakan kendala personal. Namun dipastikan jumlah pengaduan Masyarakat akan dugaan kejanggalan penggunaan BOSP pertahunnya di sekolah menjadi prioriotas Lembaga pemeriksa ini untuk melakukan pemeriksaan . (Fahri)
