Masuk SMPN1 Tanah Pinem Bayar Rp. 430 Ribu

Sidikalang- Dairi Pers : Pemerintah selalu berkampanye kalau pendidikan Dasar gratis ternyata tidak semua benar. Karena  tidak seluruh kebutuhan siswa dapat ditanggung dana BOS justru ini menjadi peluang bagi sejumlah oknum  sekolah untuk berbisnis memanfaatkan euforia orang tua saat anaknya memasuki sekolah favorit. Mungkin demikian yang terjadi si SMPN 1 Tanah Pinem siswa dibebankan Rp. 430. 000 untuk kebutuhan perlengkapan.

Data yang dikumpulkan media ini menyebutkan praktek berbisnis yang dilakoni guru di SMPN 1 Tanah Pinem itu saat pendaftaran ulang sabtu  (4/7/ 2026) lalu kepada siswa yang dinyatakann lulus. Soiwa dibebankan membayar Rp. 430. 000 dengan rincian pembelian baju olah raga Rp. 250. 000 dan Rp. 180. 000 untuk pembelian baju batik, topi dan atribut. Saat pendaftaran ulang siswa langsung dikenakan uang untuk perlengkapan tersebut.

Kepala SMPN 1 Tanah Pinem Simson Tarigan yang dikonfirmasi Dairi Pers perihal besarnya biaya pembelian alat perlengkapan siswa itu mengaku hanya Rp. 430. 000 dan bukan Rp. 450. 000. Peruntukkannya untuk baju olah raga, baju batik atribut dan topi. Pihaknya juga mengakui kalau itu untuk siswa baru demi keseragaman.

Saat ditanyakan bagaimana mekanisme pembeliannya apakah dari Medan atau local Tarigan mengaku sudah ada vendor penyediaan perlengkapan siswa baru tersebut. Saat didesak siapa vendor yang mereka percayai kepala sekolah ini enggan memberikan jawaban.

Sementara itu sejumlah orang tua mengakui tidak keberatan dengan perlengkapan siswa yang disediakan sekolah . Namun harusnya keputusan dalam penentuan harga harus melalui rapat  komite sekolah apalagi kondisi ekonomi tengah menurun. Kesepakatan orang tua siswa dan sekolah harusnya menjadi payung hukum sehingga tidak terkesan sekolah menjadi ajang bisnis.

Mereka menyakini kalau keputusan harga itu hanya sepihak dan tanpa melalui rapat komite. Pasalnya kepala sekolah Simson Tarigan baru diangkat menjadi kepala SMPN 1 Tanah Pinem dan belum pernah mengadakan rapat komite berkaiatan dengan perlengkapan siswa baru.

Hendaknya hal ini menjadi perhatian Bupati Dairi Vickner Sinaga yang dikenal sangat antusias soal mutu pendidikan di Dairi. Membiarkan sekolah menjadi tempat berbisnis tanpa melalui prosedur rapat hanya akan semakin mencoreng nama baik dunia pendidikan di Dairi. (Hen)