Wakil Ketua DPRD Dairi Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Sidikalang-Dairi Pers : Dirasakan kurangnya perhatian serius pemerintah dalam penanggulangan bencana Alam Sumatera yang melanda propinsi Naggorea Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Wakil ketua DPRD Dairi Halvensius Tondang mendesak pemerintah untuk segera menetapkan bencana yang terjadi sebagai bencana alam Nasional. “ saya baca dikompas  sabtu ini sudah 883 meninggal dunia dan 519 masih hilang. Belum lagi estimasi kerugian harga benda mungkin triliunan rupiah masa respon pemerintah jauh dari harapan. Ada apa ini apa kita di Sumatera ini anak tiri?. Kita harus mendesak ini agar pemerintah serius dan totalitas berperan”

Demikian Halvensius Tondang kepada Media ini saat diwawancarai Sabtu (6/12/2025). Fungsionaris PDIP itu sangat menyesalkan tindakan kurang serius pemerintah pusat menyikapi bencana yang melanda tiga propinsi tersebut. “ Apa harus semua dulu menderita baru pemerintah serius? Kita tidak ingin muncul anggapan ditengah rakyat Sumatera ini dianaktirikan. Kita NKRI Dimana pemerintah pusat wajib memperlakukan semua sama dan asil  terutama menyangkut bencana alam” tambahnya.

Tondang menyebutkan dasar hukum untuk menetapkan bencana nasional telah diataur dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam . disana diatur tentang jumlah korban , kerugian yang diakibatkan ,kerusakan sarana dan prasana  dan cakupan wilayah terdampak termasuk sosial ekonomi.

Berdasar  UU tersebut sudah sangat layak ini ditetapkan sebagai status bencana nasional. Melihat respon pemerintah sekarang justru dikalangan rakyat malah bertanya tanya mengapa sedemikian lambannya respon pemerintah pusat.

Melihat kerusakan dan rakyat yang meninggal dunia hingga luas dampak yang terjadi tidak ada lagi alasan pemerintah menunda penetapan status  bencana nasional. Pemerintah daerah tidak akan mampu mengurusi itu bencana sedahsyat itu. Maka pemerintah harus secepatnya menetapkan status sehinga recoverynya bisa lebih cepat. Dan mendatangkan ketenangan di tengah masyarakat.

“ bayangkan sudah ada Bupati menyampaikan tidak mampu menangangi bencana di daerahnya karena sudah sangat luar biasa. Rakyat yang terkena bencana hingga yang terkena imbas bencana menderita di tiga propinsi ini. Namun mengapa sedemikian lambannya respon pemerintah. Melihat kondisi ini pemerintah daerah sudah tidak mampu lagi menanggulanginya, maka disini pemerintah pusat harus secepatnya hadir” Ujarnya.

Tondang menyebutkan disamping pemulihan kembali daerah yang mengalami bencana,  daerah yang terdampak bencana juga turut menderita seperti pelayanan BBM yang seret, Gas yang langka di Aceh , transportasi yang tidak lancar hingga gejala sosial kemasyarakatan yang muncul seperti penjarahan. Itu  semua bukti rakyat di Lokasi bencana sudah sangat menderita bahkan untuk kebutuhan pokoknya saja sudah terancam” pungkasnya. (Hen)