Pemkab Dairi Gelar Bimtek Manajemen ASN

untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VI BKN Ujang Iskandar dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi di Hotel Mutiara Sidikalang, Kamis (19/9/2024).

“Adapun pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun luar jam kerja,” ucapnya.

Disampaikan Ujang, ucapan meliputi kata-kata yang diucapkan dihadapan atau didengar orang lain seperti ceramah, liputan televisi dan rekaman.

Sementara tulisan meliputi pikiran atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk gambar, coretan, atau karikatur yang sesuai dengan itu. Adapun perbuatan meliputi setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai perundang-undangan.

“Apabila ada seorang pimpinan yang tidak menegur atau memberikan sanksi kepada stafnya yang melakukan kesalahan, misalnya selalu datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas sesuai dengan kewajibannya, maka pimpinan tersebut juga melakukan pelanggaran disiplin,” katanya.

Disampaikan Ujang, hukuman disiplin yang diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran dibagi menjadi tiga kategori yaitu, hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat.

Hukuman ringan seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman sedang seperti penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama satu tahun, serta pemotongan tukin sebesar 25% selama enam bulan atau 9 bulan, atau 12 bulan. (Red)