PDI P Dairi Perkarakan Menteri Koperasi

Sidikalang- Dairi Pers : Ketua PDI Perjuangan Dairi Resoalon Lumban Gaol, SE bersama sejumlah fungsionaris PDIP Dairi dan anggota DPRD Dairi fraksi PDIP resmi memperkarakan Budi Arie Menteri Koperasi dan UMKM  RI atas pernyataannya yang diduga telah mencemarkan nama baik PDIP, Ujaran Kebencian dan berita bohong. “ Semua DPC PDIP Se Indonesia hari ini secara resmi mengadukan Budi Arie atas pernyataannya . Demikian PDIP Dairi juga melakukan pengaduan sehingga dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum menteri tersebut harus diperoses hukum “

Demikian Ketua Ketua PDI Perjuangan Dairi Resoalon Lumban Gaol, SE sesuasi membuat laporan pengaduan masyarakat ke polres Dairi Senin (2/6/2025) kepada media ini . “Kami datang ke Polres Dairi menyampaikan pengaduan Masyarakat terhadap dugaan pencemaran nama baik , Berita bohong dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh terlapor yang kami adukan yaitu Budi Arie Setiadi,” Jelas Resoalon.

Dikatakannya  Mei 2025 keluarga besar PDIP Se Indonesia sangat tidak menerima pernyataan Budi Arie Setiadi  “ PDI Perjuangan terlibat dalam perlindungan Judi Online”. Pernyataan Budi Arie ini sudah sangat mencemarkan nama baik PDIP maka kita menempuh jalur hukum kepada  yang bersangkutan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang  hukum pidana  berkaitan penyiaran berita bohong yang berpotensi membuat keonaran ditengah masyarakat.  Kita juga mengadukan sesuai pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik . Pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang perbuatan menyerang kehormatan dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” Sebutnya.

Dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap PDIP, sebagaimana diatur dalam UU 19/2016, tentang perubahan atas UU 11/2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut PDIP, apa yang disampaikan Budi Arie itu sudah melanggar hukum dan menyangkut nama baik PDIP, maka partai memutuskan untuk membuat laporan secara resmi.

Resolaon  Berharap polisi segera memproses pengaduan kader PDIP se Indonesia, supaya ada kepastian hukum kredibilitas dan nama baik partai. Kita ingin mendapat kepastian penegakan hukum di negeri ini. Jadi hukum itu tidak hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kita ingin meski seorang menteri yang diadukan harusnya juga diproses dan itu akan berdampak positif ditengah masyarakat atas rasa keadilan dalam berbangsa dna bernegara, pungkasnya. (Hen)