Hukum Peristiwa

Tuntutan Komisi II DPR RI ke Forkopimda Sumut Soal DPM Normatif Saja

Wakil ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang

Medan- Dairi Pers : Jika sebelumnya berkembang isu 15 anggota komisi II DPR RI akan mengunjungi Dairi untuk menampung aspirasi rakyat atas PT Dairi Prima Mineral dan PT Gruti  akan menjadi sebuah agenda spektaluler. Namun dalam kunker komisi II DPR RI bersama Forkopimda Sumut Kamis (17/6/2021) terlihat normative saja.

Seperti dikutip dari Tribun dan RMOL  kunjungan kerja Komisi II  DPR RI ini diterima Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca bersama Forkopimda pada Kamis (17/6) di aula kantor Gubernur. Turut hadir Kajati Sumut IBN Wiswantanu, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Dadang Suhendi, Wakil Bupati Dairi Jimmy Sihombing, Wakil Bupati Simalungun Jonny Waldi, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting, dan dari pihak PT Dairi Prima Mineral (PT DPM).

Wakil Ketua Komisi Agraria (Komisi II) DPR RI, Junimart Girsang, mengingatkan PT Dairi Prima Mineral atau PT DPM agar berhati-hati meletakkan gudang bahan peledak di kawasan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Junimart  meminta agar fasilitas gudang bahan peledak tersebut dibangun jauh dari permukiman warga.

 “Silakan dibangun di kawasan hutan, jauh dari permukiman,” kata Junimart dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP tersebut .

Junimart yang juga Ketua Panja ini menyinggung ganti rugi lahan masyarakat yang tak kunjung tuntas. Ia mengkritisi upaya pembatasan dari PT DPM terhadap warga yang ingin ke lahan pertaniannya serta kerusakan jalan Sidingkalang-Parongil yang juga digunakan oleh PT DPM

Junimart  mengingatkan perusahaan penambang seng dan timah hitam itu tidak beroperasi analisa mengenai dampak lingkungan (amdal)  tuntas .  “Saya mendukung keberadaan investasi. Tetapi kepentingan masyarakat mesti saya utamakan,” sebutnya


Amdal

Endro Suswantoro Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Yahman, mengingatkan PT DPM dan pemerintah daerah Sumut bahwa amdal harus dipublikasi dan transparan. “Amdal adalah dokumen milik publik,” sebut Endro

Ia menambahkan perusahaan juga harus mengkaji dampak sosial dari kehadirannya sendiri di tengah-tengah lahan yang dihuni oleh masyarakat. Hal ini Mengingat sistem tambang menerapkan under ground mining, sesuatu yang masih samar bagi publik.

Ia meminta pihak perusahaan mensosialisasikan hal ini karena masyarakat wajib tahu seputar kegiatan PT DPM.

Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Simanjuntak mengingatkan PT DPM jangan beroperasi sebelum amdal selesai. “Kalau itu dilakukan, akan berhadapan dengan hukum,” kata Kapolda.

Sedangkan Wakil Bupati Dairi, Jimmy Sihombing juga mengungkapkan dirinya belum pernah menerima audiensi manejemen PT DPM. Ia meminta melalui Komisi II DPR RI, agar adendum amdal yang dibahas 27 Mei 2021 lalu diulang lagi oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Adapun pihak manajemen PT DPM yang diwakili oleh Muhammad Arie Herdianto menanggapi semua masukan dan permintaan dalam RDP tersebut. Ia mengaku perusahaannya siap bekerja sesuai aturan yang ada di Indonesia. (Hen)