Lokal

TP4D Dibubarkan, Kades di Dairi Hati hati

Erikson Sirait

Sidikalang- Dairi Pers : TP4 ( tim pengawal dan pengamanan pembangunan dan pemerintahan) akhirnya dibubarkan Desember 2019. Pembubaran ini dilakukan mulai dari pusat hingga daerah. Seluruh oknum kepala desa di Dairi  harus menyikapi pembubaran itu karena ada dugaan selama ini ada sejumlah oknum kepala desa di Dairi justru berlindung dibalik TP4D karena merasa tidak akan tersandung lagi dengan masalah hukum dalam pengelolan Dana Desa.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD 

 mendorong Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membubarkan TP4 Kejaksaan, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Tim tersebut, menurut Mahfud, lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri mengumumkan pembubaran TP4 D kejaksaan desember 2019 . Selanjutnya Jaksa yang tergabung di dalam tim itu  dikembalikan lagi ke tugas pokok dan fungsinya seperti semula. Mukri menjelaskan bahwa pihak yang akan memberikan pengawalan terhadap proyek strategis Pemerintah adalah Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (JAMIntel) langsung.

Pembubaran TP4D ini harus disikapi sejumlah oknum kepala desa di Dairi dalam pengelolaan Dana Desa di Dairi. Selama ini sejumlah oknum kepala desa yang ada di Dairi menganggap TP4D sebagai tameng mereka dan sering “menjual” nama TP4D menghindari investigasi jurnalis dan LSM di Dairi.

Disejumlah desa justru sejumlah kegiatan yang menggunakan dana desa mencurigakan baik dari volume maupun fisik yang dikerjakan. Namun setiap fisik demikian dipertanyakan oknum kepala desa menjual nama TP4 D yang menyebut kelar dan beres. TP4D kerap dijadikan “kambing hitam” untuk menghindari pengawasan masyarakat.

Sekretaris LSM Forum Bhayangkara Indonesia Dairi Erikson Sirait saat dimintai komentarnya akan pembubaran TP4 D menyebutkan kemungkinan sejumlah kepala desa di Dairi belum mengetahui itu. “ Dikalangan kontrol sosial pembubaran itu tentunya sangat didukung karena kenyataan selama ini ada beberapa oknum kepala desa di Dairi justru merasa bebas menggunakan dana desa karena merasa di backap TP4D. Pemahaman yang salah oleh oknum kepala desa itu justru berdampak oknum kepala desa berlaku suka suka dalam mengelola dana desa.” Sebut Sirait

Menurutnya sejumlah kegiatan fisik kepala desa di Dairi justru mencurigakan dari volume dan anggaran yang dikerjakan.  Bukan hanya itu kita mendapatkan banyak fakta kalau penggunaan dana desa melanggar aturan administrasi misalnya penentuan kegiatan dana desa yang harusnya dirapatkan bersama Badan Perwakilan Desa dan masyarakat justru dibuat sendiri oleh oknum kepala desa . Tuindakan melanggar prosedur itu sering kiat temukan meski secara administasi ada tanda tangan masyarakat maupun BPD meski rapat musyawarah desa tidak pernah digelar. Bahkan ada leboih parah justru pembuatan program kerja desa dikerjakan oknum ASN di dinas yang sinkron, Jelasnya

Sirait menyebutkan sangat menyambut baik pembubaran itu yang akan berdampak oknum kepala desa yang diduga nakal selama ini akan mulai mentaati aturan dalam pengelolan dana desa.

Sebagai kontrol sosial kita mendapatkan sejumlah pekerjaan fisik dana desa tahun 2019 di Dairi mencurigakan. Di desa Lae Pangaoran , kecamatan Silima Pungga punga misalnya ada bangunan bersumber dari dana desa dianggrakan Rp. 270 juta padahal fisiknya jika dihitung paling tinggi Rp. 50 juta. Di lae Ambat , silima pungga pungga misalnya ada kasus jembatan yang dananya dari dana desa  runtuh . Justru pernah diupayakan menjadi bencana alam. Padahal kalau diteliti mulai dari besi, coran semen dan anggaran yang dipergunakan sudah dua tahun anggaran justru mengarah pada indikasi korupsi.

Demikian juga didesa lainnya. Pasca pembubaran TP4 D ini tentunya lembaga kita akan mencoba melakukan pengaduan apakah akan langsung ditindak lanjuti aparat terkait. Atau apakah pengaruh TP4 D itu masih tersisa dan berlaku di Dairi, pungkasnya (Hen)