Suara Pembaca

Terkait Kematian Ibu dan Anak, 5 Perkumpulan Perempuan Pertanyakan Komitmen Pemkab Dairi

Rilis Pers
Rilis Pers

Sidikalang- Dairi Pers : Meninggalnya Ramayana Br Sidauruk bersam bayinya di RSUD Dairi telah mengundang reaksi sejumlah pihak atas peristiwa menyedihkan itu. Protes dan ungkapn kecewa berulang terl;ontar dari warga dan kelompok masyrakat.

5 Perkumpulan Perempuan Kab. Dairi menyampaikan pernyatan sikap dan komitmen Pemkab Dairi dalam melindungi ibu dan anak. Berikut petikan pernyatan  sikap  kelima lembaga tersebut.

Kematian ibu dan anak kembali terjadi di RSUD Sidikalang yang dialami seorang Ibu Ramayana Sidauruk 38 tahun dan janin dikandungannya. Mereka berasal dari Desa Lumban Toruan Kec. Lae Parira Kabupaten Dairi akhirnya menghembuskan nafas karena terlambat penanganan dan kekosongan dokter Obgyn. Awalnya Ibu ini mengalami pendarahan sehingga Bidan desa merujuknya ke RSUD Sidikalang. Setibanya di UGD RSUD Sidikalang pukul 20.00 Wib, korban langsung ditangani oleh bidan RS yang memberikan pertolongan pertama melalui infus yang diberikan kepadanya. Menurut bidan RS bahwa penanganan yang dilakukan kepada korban adalah melakukan operasi persalinan namun mereka tidak berani melakukannya karea Dokter Spesialis Obgyn sedang tidak ada di RS karena sedang berada di Medan. Pihak RS kemudian menyarankan kepada suami korban, Tulus Sihombing  agar korban dirujuk ke Rumah Sakit Efarina di Kabanjahe untuk mendapatkan penanganan operasi persalinan. Sebelum berangkat ke Kabanjahe, pihak RSUD Sidikalang meminta Bapak Tulus Sihombing menandatangani secarik kertas yang ditulis dengan tangan dan tidak ada materai yang isinya menyatakan bahwa “apabila terjadi sesuatu tentang istri bapak di sini tidak tanggung jawab kami ya..” Karena paniknya,  sang suami pun langsung membuat surat pernyatan tersebut dan tergesa-gesa mencari mobil rental karena ambulance di RSUD Sidikalang tidak tersedia. Ppihak keluarga punharus mencari mobil rental dengan biaya sendiri. Namun sayangnya sebelum berangkatdari RSUD Sidikalang, korban bersama kandungannya telah meninggal dunia.

Ditengah kuatnya komitmen global dan nasional dalam menekan tingginya angka kematian Ibu dan Anak, ternyata Pemerintah Kab. Dairi tidak menunjukkan komitmen yang serius. Hal ini dibuktikan dengan berulang-ulangnya terkesan ada “pembiaran” terjadinya kematian ibu dan anak dan kendala pelayanan kesehatan di RS maupun di Puskesmas. Sebelumnya pada Maret 2018, juga ada anak yang meninggal ketika akan dirujukdari Puskesmas Tigalingga ke RSUD Sidikalang yang salah satu masalah adalah tidak ada ambulance, kasus tidak tersedianya benang untuk operasi persalinan di RSUD Sidikalang sehinggapasien persalinan terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit di Kabanjahe pada 12 April 2017, masalah kekosongan obat-obatan,dan lain sebagainya.

Jika melihat kasus diatas, ini membuktikan bahwa ada pelanggaran terhadap Kepmenkes No. 129 tahun 2008 tentang SPM Rumah Sakit berupa dokter penanggungjawab (dokter Obgyn) tidak berada ditempat, tidak ada ambulance,dll.  Demikian juga pelaksanaan standard mutu pelayanan kesehatan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan khusunya point:  1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal; 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Padahal pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan SPM bidang Kesehatan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. Seharusnya Pemerintah Dairi sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam goals 3 tentang Kesehatan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi komitmen global.

Kami memandang bahwa salah satu faktor penyebab kematian ibu dan anak juga dipengaruhi adalah lemahnya kontrol perempuan atas tubuhnya, dimana keputusan dan tindakan yang akan dilakukan ditentukan oleh suami dan keluarga besar sehingga sering terlambat dalam melakukan penanganan. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan semua pihak untuk mendukung terpenuhinya hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan.

Maka berdasarkan persoalan diatas, kami sebagai organisasi yang peduli dan prihatin dengan persoalan perempuan dan anak khususnya anak perempuan menyatakan sikap:

  1. Meminta Kementerian Kesehatan RI melaksanakan audit terhadap Standard Pelayanan Kesehatan di RSUD Sidikalang untuk memastikan perbaikan sistem layanan kesehatan, fasilitas, tenaga dokter, obat khususnya untuk layanan Kesehatan Seksualitas dan Reproduksi.
  2. Mendesak Bupati Kabupaten Dairimelakukan investigasi kasus kematian Ibu Ramayana Sidauruk dan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga mendesak Bupati Kab. Dairi untuk melakukan pembenahan kebijakan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan No. 43 tahun 2016 serta amanat dari Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) terutama point 3 mengenai Kesehatan.
  3. Mendorong DPRD Kab.Dairi untuk meminta pertanggungjawaban Bupati atasburuknya layanan kesehatan di Rumah sakit/Puskesmastermasuk memberikan ganti rugi kepada korban akibat kesalahan dan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan sebagaimna yang diatur dalam pasal 58 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan agar tidak berulang kasus kematian ibu dan anak di Kab. Dairi.
  4. Meminta Ikatan Dokter Indonesia/ IDI memberikan sanksi tegas kepada dokter yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan sebagai keprihatinan atas berulangnya kematian ibu dan anak akibat buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Sidikalang.Semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Dairi yang kita cintai.

Anda dapat download Rilis Pers pada link yang ini.