Sosial

Terintegrasi , Pemkab Dairi Rembuk Target Zero Stunting

Aksi Rembuk Menuju Zero Stunting

Sidikalang- Dairi Pers : Masih tingginya angka stunting menjadi perhatian Bupati Dairi DR Eddy Berutu. Melalui pertemuan senin (10/8) bersama tim pendamping aksi stunting Local Government Capacity Building -Accelaration Of Stunting Reduction (LGCB-ASR) dari Ditjen Bangda-Kemendagri DR Eddy Berutu menyampaikan permasalahan stunting harus terintegrasi dengan program lainnya .  Rapat ini menghasilkan rembuk kesepakatan percepatan penurunan stunting.

Pertemuan ini  dihadiri (Sekda) Kabupaten Dairi, Drs. Leonardus Sihotang, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani S.Sos, , Pimpinan OPD lingkungan Pemkab Dairi, Camat, Kepala Desa dan Pendamping Desa se-Kabupaten Dairi

Bupati Dairi, Dr Eddy Berutu dalam sambutannya menyampaikan Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya adalah masalah gizi yang menjadi perhatian utama yaitu masih tingginya anak balita pendek (Stunting). Disampaikan Bupati, Permasalahan Stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stokeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas.

“Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara Konvergen harus dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahaan Stunting ini,” ucap Bupati Dairi.

upaya konvergensi percepatan pencegahaan Stunting harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Bupati menghimbau agar rembuk Stunting ini dilakukan dengan serius untuk  menghasilkan komitmen yang terbaik dalam upaya mewujudkan zero Stunting di Kabupaten Dairi, sebut Bupati

Kegiatan aksi percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Dairi dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor: 38/444//I/2020 tentang penetapan lokasi fokus intervensi dan organisasi perangkat Daerah pelaksanan , program/kegiatan penurunan Stunting terintegrasi Kabupaten dan keputusan Bupati Dairi Nomor: 39/444/.05/I/2020 tentang tim koordinasi aksi konvergensi penurunan Stunting Kabupaten Dairi tahun 2020.

Tindak lanjut keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan berbagai kegiatan program kegiatan melalui perangkat Daerah, diantaranya Dinas Kesehatan melalui program upaya kesehatan masyarakat  Pelayanan Vaksi Bayi, Balita dan anak sekolah, Peningkatan Imunisasi, Audit Maternal Perinatal, Kegiatan peningkatan akses pelayanan Kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir/Jampersal, Pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan. Pelayanan Kesehatan penduduk miskin, pengelolaan bantuan operasional kesehatan (BOK), Pembinaan kesehatan remaja, pencegahaan dan penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A, dan kekurangan zat mikro lainnya.

Dinas Pendidikan melalui program, Penyediaan biaya operasional sekolah TK/PAUD, managemen pengawasaan pengeloaan bantuan operasional PAUD, Kegiatan Bunda PAUD.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan pemeliharaan saluran Drainase, pembangunan jaringan air bersih, peningkatan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum. Dinas Sosial melakukan, Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN, pemberian tali asih kepada tenaga kesejahteraan sosial, Koordinasi pelaksanaan Bansos sastra, Koordinasi pelaksaaan dan pemuktakhiran data PKH.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan KKG. Sosialisasi, Pendewasaan usia perkawinan bagi generasi muda. Dukungan komunikasi, informasi dan edukasi dan managemen. Pembinaan kesetaraan ber KB, Pelayanan KB pasca persalinan dan keguguran, Operasional bagi penyuluhan KB, Pergerakan bulan bakti gerak kesatuan PKK-KB Kesehatan, Pengadaan sarana KIE, KIT dan media Lini lapangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahaan Desa meliputi, Fasilitasi pembangunan Desa dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pelaksanaan gerakan PKK tingkat Kabupaten, Pelaksaaan bulan Balita dan bina generasi remaja. Sedangkan Dinas Pertanian meliputi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pameran bahan pangan/hasil olahan berbahan dsar pangan lokal dan Dinas Komunikasi  Dan Informatika meliputi penyebarluasaan informasi bersifat penyuluhan bagi masyarakat. (Hen)