Hukum Lokal

Proyek Pengaman Jalan Desa Tumanggor Aneh

Salah satu sticker Guardrail Reflektor yang diduga tidak sesuai RAB

Sidikalang-Dairi Pers: Proyek pegadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan ( Guardrail), dikecamatan Sumbul Kabupaten Dairi tepatnya didesa Tumanggor,dengan nilai pagu anggaran sebesar 186,355,153 juta aneh. Sejumlah materi pemasangan terkesan asal jadi. Bukan hanya itu sticker Guardrail Reflektor tiga dimensi justru hanya stiker biasa.

Hasil penelusuran Dairi Pers menyebutkan sumber dana  untuk proyek ini dari APBD kab,Dairi tahun 2020 yang dikerjakan oleh  CV.Imoya, Diduga tidak sesuai RAB( Rencana Anggaran Biaya).

Pantauan Dairi pers.com. Rabu(11/11)di lokasi pekerjaan pagar pengaman jalan sudah selesai 100 persen,. Namun dalam pekerjaan itu beberapa pekerjaan  diduga  tidak sesuai RAB. Diantaranya dari pembuatan sticker Guardrail Reflektor atau sering yang disebut  dengan sebutan” lampu mata kucing” ,tidak sesuai RAB. Yang seharusnya sticker Reflator 3m ( Tiga dimensi) untuk alat pemantul sinar lampu sebuah kendaraan bermotor yang berfungsi  menerka sisi pembatas jalan.

Namun di Proyek yang dikerjakan  hanya mempergunakan sticker biasa,dan plat besi pegangan sticker Reflator yang terlalu tipis diduga tidak sesuai gambar kegiatan,. P emasangan mur tiang dan mur sambungan yang tidak semuanya terpasang dan las mur tiang asal jadi,besi baja pagar pembatas jalan yang sudah berkarat. 

Diduga juga jenis dari pada besi baja tidak sesuai tipe maupun ketebalan dari pada besi baja( Pagar pembatas) tersebut,. Proyek pekerjaan pembuatan pengaman jalan ini diduga asal jadi

Dikonfirmasi langsung kepada PPK( pejabat pembuat komitmen) dinas perhubungan Dairi   Mora S. Bako yang juga menjabat sebagai kasubag keuangan dinas perhubungan kab,Dairi terkait pekerjaan fisik pemasangan pagar pembatas jalan, oknum PPK tersebut tidak mengerti fungsi, tugas dan tanggung jawab PPK.

Padahal  perpres no 70 tahun 2012 tentang tugas dan fungsi PPK meliputi menyusun perencanaan pengadaan dan rancangan kontrak dan menetapkan spesifikasi pengadaan/ barang.

Saat ditanyakan sfesipikasi maupun gambar dari kegiatan tersebut,oknum Mora S Bako tidak mengetahuinya . Mora justru berdalih dan mencari kambing hitam  menyuruh kepada awak media langsung mempetayakan  kepada PPTK( pejabat pelaksana teknis kegiatan) atau kadis perhubungan selaku KPA( kuasa penguna anggaran).

Namun Mora S Bako  juga menyebutkan bahwa kegiatan tersebut belum PHO( provisional Hand over) . Hendaknya hal ini menjadi perhtaian terkait terlebih bagi pengawasan sehingga kualitas pengerjaan proyek selama pemerintahan Eddy Jimmy di Dairi tidak terkesan asal jadi (Erikson sirait)