Hukum

Pelayanan Jasa Internet Kominfo Dairi Sarat Korupsi?

Gedung Dinas Kominfo Dairi

Sidikalang-Dairi Pers : Meski dinas komunikasi dan Informasi Kabupaten Dairi terlihat jarang menjadi sorotan namun sejumlah kegiatan dinas ini diduga sarat dengan praktek korupsi. Mencuat dugaan Pelayanan Jasa Internet Kominfo Dairi yang dikerjasamakan dengan PT TNC sarat dengan korupsi dari quota terpasang.

Hasil investigasi Dairi Pers menyebutkan sejumlah kejanggalan dalam pembagian quota terpasang disejumlah unit dan OPD. Sampel melalui alat uji aplikasi telkom cukup terlihat berbeda dibebebrapa OPD. Namun karena permasalahan jaringan internet ini lebih spesifik diduga membuat kasus dugaan korupsi di bidang ini tidak mudah untuk dibongkar.

Kepala Dinas Kominfo Dairi Anton Sihaloho yang dimintai Dairi Pers data pembangian Quota dari pelayanan jasa internet yang dikerjakan PT TNC  Rabu (14/8) enggan memberikan. Berdalih agar berbicara dan membahasnya kemudian .Entah apa yang disembunyikan dalam proyek tersebut.

Pihaknya meminta agar berbicara dengan PPK dan kepala bidang yang bersangkutan yang bernama Simon Aritonang. Dairi Pers yang coba mengkonfirmasikan hal itu kepada PPK Simon Aritonang tidak berada di kantor hingga tengah hari.

Proyek Lain Juga diduga Bermasalah

Sementara itu data yang dikumpulkan Dairi Pers menyebutkan pada Januari 2019 bidang ini juga menangani jaringan internet ke sekolah sekolah. Pagu untuk kegiatan itu antara Rp. 80 juta hingga Rp. 165 juta. Sebanyak tiga perusahaan terlihat mengerjakan proyek tersebut. Ironisnya sepertinya pekerjaan yang sudah dinyatakan selesai itu juga tidak terlalu berpengaruh terhadap internet sekolah. Beberapa sekolah justru menggunakan jasa jaringan Telkom untuk kecepatan loading.

Pengerjaan proyek layanan internet ke sekolah sekolah di bulan janurai 2019 ini terlihat sedikit berbeda dengan proyek keumuman di pemkab Dairi dimana biasanya pekerjaan proyek dilakukan pada bulan agustus atau september. Namun pemasangan layanan jaringan internet ke sekolah sekolah pada januari 2019  tersebut justru terkesan aneh karena pagu anggaran penggunaan langsung. Dairi Pers masih menyelidiki informasi konon proyek tersebut dikerjakan oknum PNS namun meminjam perusahaan orang lain.

Bupati Dairi DR Eddy Berutu diharapkan dapat memperhatikan kondisi tersebut karena sepertinya instansi yang satu ini diduga masih menggunakan metode lama dalam  kinerja dan belum memahami makna perubahan yang dibawa Pemerintahan Eddy- Jimmy .(Hen)