Opini

Menunggu “Kabinet” Eddy-Jimmy

Hendrik Situmeang

“Perubahan” kata sederhana yang diyakini menjadi magnet bagi pasangan Eddy- Jimmy sejak pencalonan menjadi Bupati/wakil Bupati di Dairi sejak tahun 2017 silam. Karena  janji “Perubahan” juga membuat mayoritas masyarakat Dairi memilih pasangan ini menggantikan rezim sebelumnya. Dairi Unggul mensejahterakan masyarakat  dalam harmoni keberagaman menjadi tugas maha berat di sebuah kapal bermerek Dairi. Kapal ini sudah belayar 6 bulan dengan  Nakhoda baru Eddy- Jimmy namun Anak Buah Kapal (ABK) masih produk penguasa lama.

Oktober 2019 ini menjadi waktu yang dilegalkan secara hukum sang Nakhoda membentuk “kabinet” baru. Menggunakan ABK lama tidaklah melanggar aturan. Namun mungkinkah tercapai sebuah perubahan dengan menggunakan kinerja baru dengan wajah lama?.

Mereview kembali penguasa sebelumnya yang bercokol 15 tahun dimana 5 tahun menjadi wakil Bupati dan 10 tahun menjadi Bupati tentunya ibarat pohon yang cabang cabangnya sudah sangat rimbun. Akarnya melebar, saling membelit dan kuat bagai baja. Tidaklah cukup gergaji manual bisa memutusnya. Apalagi hanya sebilah parang yang baru diasah.

Penulis pernah menyampaikan kepada Dr. Eddy Keleng Ate Berutu jauh sebelum pencalonan Bupati di salah satu rumah makan depan kantor Bupati Dairi kalau dirinya akan memenangkan pilkada Dairi. Namun penulis menyampaikan hal terberat yang akan dia hadapi adalah recovery Dairi kelak . Bahkan 10 tahun pun  belum tentu cukup memulihkan “ kerusakan” yang terjadi.

 Kala itu penulis membeberkan kuatnya dugaan aroma nepotisme dalam menduduki jabatan. Bukan hanya dilevel pejabat eselon II, III atau IV. Bahkan barisan kepala SD dan SMP aroma itu sangat terasa. Jika dibedah satu persatu maka akan terlihat benang merah ikatan marga beraroma kuat dalam menduduki jabatan. Ruang lainnya dari jalur partai karena penguasa lama merupakan ketua salah satu partai. Dan pejabat lainnya diangkat diduga karena  balas jasa ,faktor X dan lain lain.

Masih teringat kala itu Eddy Berutu hanya manggut manggut dan memberikan ekpresi wajah heran dan bingung. Penulis menegaskan kala itu kalau persoalan Dairi itu adalah persoalan moral ASN. Ketakutan hingga raja tega. Kebijakan lebih dominan dilihat dari kacamata politik .

Namun penulis juga menegaskan secercah sinar recovery bisa cepat terjadi karena Oknum ASN yang ada di Dairi umumnya paling cepat menyesuaikan diri persis satria “baja hitam” yang langsung “berubah”. ASN Dairi juga paling sabar meski hak azasinya dirampas. Buktinya sabtu dan minggu merupakan hari libur namun kala penguasa lama perintahkan kunker , tidur di desa dan ikut bertani di ladang masyarakat tak satupun berani membantah.

Program kunker yang dulunya dibanggakan itu akhirnya kini alam bicara jujur dugaan hanya sebuah gerakan politik untuk kepentingan dua periode dan niat tiga periode. Tidak berlebihan penilaian itu karena hingga kini tak satupun hasil kunker yang dikerjakan tercatat dalam asset maupun dapat dibuktikan secara data.

Sebuah program luar biasa, diagungkan, didengungkan dijamannya namun nol dipembuktiannya. Memang ketika ini tercatat maka akan sangat mudah mencari benang merah dugaan korupsi yang membalutnya. Betapa tidak asset tambah namun tidak ada anggaran dalam APBD ditampung. Tentu sangat jelas namanya  barang bertambah namun tidak ada uang keluar.

Kembali ke jargon perubahan yang kini di Nakhodai Dr Eddy Berutu akankah meniru metode lama?. Memilih kabinet yang bermodalkan ilmu satria baja hitam?. Semudah itukah merubah mentalitas mereka?

Saya setuju dengan konsep mengubur kisah dukung mendukung pilkada silam. Namun saya lebih setuju dengan khakikat seperti dalam kitab suci. “semua pendosa akan masuk sorga, namun direndam dulu beberapa saat di neraka. Itu akan memberikan pelajaran dan efek jera bagi yang jahat dan nakal minimal salah pilih”

Tentunya jika langsung tanpa proses “perendaman” kesombongan, sepele bahkan merasa Eddy- Jimmy tidak berani  akan semakin terlihat.

Saya memiliki ratusan foto dan vidio ASN yang terlibat politik dalam pilkada silam. Sikap dan keberanian mereka melanggar aturan . bahkan dugaan menggunakan uang negara untuk memenangkan jagoannya sangat kuat. Bukan hanya pelanggaran itu bahkan diantaranya mereka sering terdengar menghina, membully bahkan memfitnah cabup Eddy Berutu kala itu.

Ironisnya mereka yang dulu menghina justru sekarang terlihat paling dekat dan paling pintar dalam pandi dan mandi. Saya menduga Eddy- Jimmy terlena dan tertipu dengan manis mulut dan kemampuan bunglon mereka. Atau mungkin kedua pemimpin baru Dairi ini adalah orang orang baik yang langsung bisa memaafkan orang. Atau dugaan terakhir bukti bukti keterlibatan mereka tidak pernah diperlihatkan?

Penyusunan kabinet tentunya ada aturan yang mengikatnya. Sementara di aturan tidak membahas kelakuan dan mnetalitas kotor. Akankah kabinet Eddy-Jimmy nyaris mirip dengan penguasa lama ataukah membuktikan perubahan yang dijanjikan?.

Tentunya tidak mudah Bagi pemerintahan sekarang membentuk kabinet berkualitas, mentalitas baik dan bebas politik. Mereka dihadapkan dengan barisan ASN yang diduga mayoritas pendukung cabup yang kalah. Belum lagi ada segelintir oknum pejabat di Dairi yang betindak bak super hero “membekingi dan melindungi” oknum oknum ASN yang diketahui sangat fatal terlibat dalam politik silam.

Disisi lain Eddy- Jimmy adalah orang luar yang sama sekali kurang mapan dengan mentalitas, kelakuan dan kualitas ASN yang ada. Mengandalkan intern birokrat saja dalam memberi masukan Indikasi bakal salah pilih kabinet bisa terjadi.

Penulis melihat perlunya kepala daerah menerima masukan dari para senior ASN yang sudah pensiun. Masukan dari tokoh dan paling utama para timnya hingga desa  masa pilkada silam. Ini menjadi penting mengingat para pendukungnyalah yang mengenal dan memahami siapa super lawan, setengah lawan dan pura pura lawan pada rangkaian pilkada silam.

Fit and profert test adalah ketentuan. Namun ketika yang melakukan test itu juga orang yang salah maka bukan tidak mungkin virus virus yang kini bermutasi itu kelak akan kambuh lagi saat kondisinya sudah mulai kuat.

Namun itu hanya sebuah harapan  rakyat dan bisa sedikit disebut menagih janji. Meski harus diakui suka tidak suka kepala daerahlah penentu kabinetnya tanpa intervensi pihak manapun. Bagi rakyat paling bisa bersungut sungut ketika harapan mereka tidak sesuai. (Penulis : Hendrik Situmeang Pemred Dairi Pers)