Nasional

Mendagri Sebut Pilkada Langsung Akar Korupsi di Daerah

ilustrasi pilkada

Jakarta- Dairi Pers : Mendagri, Tito Karnavian, mendorong gelaran Pilkada dilakukan secara asimetris atau tak dilaksanakan secara langsung sepenuhnya.

Sebab, kata Tito, Pilkada langsung memiliki sejumlah dampak negatif yang merugikan masyarakat seperti manipulasi sistem demokrasi, politik uang, hingga korupsi.

“Yang kita laksanakan yang langsung ada aspek positif dan negatif. Yang positif ada pemimpin baru, ada calon perorangan, ada legitimiasi yang kuat karena dipilih rakyat. Sisi negatifnya juga ada pertama manipulasi demokrasi dengan sistem pemilu langsung diterpakan ke masyarakat yang masih berbentuk piramida,” kata Tito salam diskusi virtual, Sabtu (20/6).

Tito mencontohkan manipulasi dalam sistem demokrasi yakni adanya suatu opini yang sengaja dibentuk untuk memilih calon tertentu dalam Pilkada. Menurutnya, manipulasi dalam demokrasi terjadi lantaran masih adanya kesenjangan sosial, sehingga membuat banyak masyarakat yang belum memahami proses demokrasi yang sehat.

“Sedikit sekali high class, middle class tidak terlalu besar sebagian besar low class. Low class mereka yang secara pendidik tidak memadai, kesejateraan tidak memadai, dan mereka belum memahami demokrasi. Akibatnya demokrasi dapat dimanipulasi didikte oleh pemegang kekuasaan atau pemegang modal,” ucapnya.

“Ketiga mereka yang bisa menggiring opini publik karena memiliki media dan lain-lain. Akibatnya kita lihat pemilih yang dipenuhi low class, kualitas pemimpin yang dipilih belum tentu sesuai dengan yang diharapan karena masyarakat mudah dimanipulasi;” lanjutnya.

Eks Kapolri ini menyatakan setelah kepala daerah terpilih, seringkali muncul kasus korupsi. Hal itu, kata dia, karena kepala daerah berusaha mengembalikan modal yang dikeluarkan saat Pilkada langsung. Bahkan menurutnya, butuh sekitar Rp 30 miliar agar seseorang terpilih menjadi kepala daerah.

“Akar masalah korupsi di daerah. Kita harus lihat Pilkada itu seorang ini jadi calon bukan tanpa modal. Pasti keluarkan biaya paling tidak yang resmi-resmi, biaya timses, kampanye apalagi mohon maaf mungkin ada yang transaksional katakanlah. Bupati ada yang (keluar) Rp 20 milar sampai 30 miliar, gubernur lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Sehingga Tito tak heran apabila ada kepala daerah yang ditangkap KPK meski baru saja terpilih.

“Saya enggak heran ada kepala daerah yang kena OTT, ditangkap korupsi karena akar masalah dia harus keluar modal dan kemudian dampak-dampak yang lain setelah berkuasa,” pungkas Tito. (Hen)