Lokal

KJA Silahi Sabungan Mulai Ditertibkan

Penertiban KJA di Silahi Sabungan

Sidikalang- Dairi Pers :  Kunjungan kerja Pangdam I /BB May Jend TNI Hassanudin, S.IP, MM dan Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R. Z. Putra Panca S. M.Si Kamis (29/4/2021) dirangkai dengan dimulainya penertiban kerambah Jaring apung (KJA) di silalahi sabungan. 12 orang pelaku usaha KJA yang sukarela menertibakan KJAnya menerima bantuan Rp. 5 juta per unit KJA. Turut hadir  Danrem  023/KS Kolonel Inf Febriel B Sikumbang SH, MM

Bupati Dairi Dr. Eddy Berutu menyampaikan Langkah-langkah yang telah dilaksanakan Pemkab Dairi  dalam penetiban KJA yakni  pendataan dengan hasil inventarisasi KJA dalam radius kedalaman < 30 meter di Kecamatan Silahisabungan sebanyak 3.273 petak dengan kepemilikan 82 orang. Dan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik KJA di Silahisabungan tentang rencana penertiban KJA

Untuk kick off ini sebanyak 58 petak dengan pemilik 12 orang Mariono Situngkir 4 petak .  Heheraya 4 petak , Rudi Sidebang 4 petak ,  Rointan Silalahi 6 petak ,  Armensius Sidebang 6 petak , Ferianto Simarmata 6 petak , Marjono Situngkir 4 petak,  Maruba Sijabat 4 petak , Junaidi Sihaloho 4 petak , Aek Mual Nadeak 6 petak , Arles Simarmata 4 petak  dan Johannes TB. BAGAS Munthe 6 petak, kompensasi yang diberikan kepada pemilik KJA: 5 juta/ petak.

Disebutkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor  81 Tahun 2014 telah diatur bahwa perairan Silahisabungan masuk wilayah zona A3.1  yakni  Kawasan peruntukan penerapan teknologi alam dan/atau buatan untuk pemulihan kualitas air Danau Toba, Kawasan peruntukan pemijahan ikan termasuk ikan endemic, Kawasan peruntukan transportasi danau. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : Kegiatan budi daya perikanan, Kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun.

Sementara itu Danrem Kapolda dan Pangdam menghimbau masyarakat untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Forkopimda menghimbau kepada masyarakat khususnya pemilik KJA agar bersama-sama menertibkan keramba jaring apung sebagaimana amanat peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat demi kelestarian masa depan Danau Toba. (Hen)