Hukum Lokal

Kembali Dari Kemendagri , Ini 4 Point Kesepakatan Eddy- Jimmy

Bupati dan Wabup Dairi saat temu Pers Rabu (5/8)

Sidikalang- Dairi Pers : Pasca sejumlah kejadian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dairi hingga puncaknya dalam pelantikan pejabat eselon II jajaran pemkab Dairiwabup Dairi Jimmy AL Sihombing menginterupsi jalannya pelantikan sempat berdampak luas. Kemendagri mengundang  keduanya dalam fungsi otoritas melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang  tugas, kewenangan dan kewajiban Mendagri sebagai pembina dan pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Kemendagri mengundang Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu dan Wakil Bupati Dairi, Jimmy AL Sihombing, SH di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (27/07/2020)

Pertemuan di gedung  Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri  itu dihadiri Inspektorat Jenderal Tumpak Haposan Simanjuntak, Dirjen Otda Akmal Malik, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Direktur Fasilitasi Kepala  Daerah dan DPRD  Budi Santosa, Sekretaris Dirjen Otda  Didi Sudiana dan Kepala Subdirektorat Wilayah Sumatera  Maria Ivonne Tarigan.

Sehubungan dengan pemenuhan undangan itu pemkab Dairi melakukan temu pers Rabu (5/8) di Balai Budaya Sidikalang  menyampaikan hasil pertemuan . Hasil   kesepakatan  disebutkan Bupati dan wakil Bupati sepakat  membina hubungan kerja dan komunikasi yang harmonis dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Dairi. 

Kedua, Bahwa Bupati dan Wakil Bupati Dairi sepakat untuk menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif di Kabupaten Dairi.

Ketiga, akan disusun Keputusan Kepala Daerah tentang tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan.

Keempat, akan dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Keempat poin kesepakatan ini pun dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bupati Dairi, Eddy Berutu dan Wakil Bupati Dairi, Jimmy Sihombing serta dibubuhi tanda tangan oleh masing-masing pejabat Kemendagri yang hadir dalam pertemuan itu.

Menteri Dalam Negeri menyampaikan  memberikan perhatian dan dukungan yang penuh terhadap komitmen Bupati Dairi dan Wakil Bupati Dairi dalam penyelenggaraan  tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai Dairi Unggul.

Bupati Eddy menyebutkan  Semangat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ini tentu akan menambah semangat kita untuk bekerja dalam mensejahterakan masyarakat Dairi.

Bupati Dairi dan Wakil Bupati Dairi menyampaikan sepakat dan berkomitmen untuk membina hubungan kerja dan komunikasi yang baik serta menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Dairi yang berlandaskan ketentuan perundang-undangan.

Dikatakan  pencapaian visi dan misi, Wakil Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wakil kepala daerah memiliki 2 (dua) kelompok tugas, yaitu bersifat atributif (melekat) dan mandatoris (diberikan mandat oleh Kepala Daerah).

Untuk menindaklanjuti kesepakatan dan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan lainnya akan diberikan oleh Bupati kepada Wakil Bupati setelah dituangkan dalam  Keputusan Bupati. Penyusunan keputusan Bupati tentang penetapan tugas dan tanggung jawab pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati akan difasilitasi oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk penugasan khusus lainnya akan ditentukan  sesuai kebutuhan.

 Bupati Dairi mengharapkan kepada semua pihak dapat memahami hal ini, bahwa segala sesuatunya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. “Saya mengajak kepada semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Partai Politik dan seluruh stakeholders dan masyarakat Kabupaten Dairi yang saya cintai untuk  bekerjasama dan bergandengan tangan untuk bekerja dalam mencapai visi dan misi pembangunan menuju Dairi yang unggul”, sebut Eddy Berutu (Erikson Sirait)