Hukum

Kejari Dalami Anggota DPRD Kabupaten Yang Berproyek

Korps Adyaksa

Jatim- Dairi Pers : Kinerja kejaksaan mulai mengendus keterlibatan oknum DPRD kabupaten yang diduga ikut bermain dalam proyek. Kali ini yang tengah diselidiki Kejari Pasuruan dugaan gratifikasi di proyek yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan. Kasus ini mencuat setelah aduan masyarakat yang mensinyalir ada anggota dewan yang ikut mengatur proyek-proyek berasal dari Pokir dewan dan dikondisikan dengan iming – iming imbalan fee yang dijanjikan oleh kontraktor untuk oknum dewan.

Dikutip dari Surya Malang Adhyaksa sudah mulai memanggil sejumlah saksi. Mulai pelapor, dari kalangan aktifis hingga rekanan – rekanan yang diduga kuat terlibat mengerjakan proyek dari Pokir.

 “Benar, kami memang dalami kasus pokir. sejumlah saksi kita panggil untuk dimintai keterangan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro,

Kajari mengamini memang sudah ada beberapa rekanan atau kontraktor yang dimintai keterangan. Bahkan, ia menyebut, pekan depan akan ada kontraktor lain yang juga akan dimintai keterangan.

“Kami masih pulbaket dan puldata. Kami masih terus mengumpulkan data-data dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak sebelum nantinya penyidik akan menentukan sikap dalam perkara ini,” jelasnya.

Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum dewan yang turut serta dalam mengatur teknis hingga menerima fee, Kajari enggan menanggapi hal itu. “Itu sudah masuk ke materi perkara, dan didalami tim penyidik,” imbuhnya.

Kajari menerangkan, jika ada oknum dewan turut serta mengatur teknis, maupun itu menunjuk rekanan untuk mengerjakan proyek pokir, dan menerima imbalan, itu jelas sudah menyalahi aturan.

“Jika dinyatakan sudah lengkap, maka pihaknya akan memintai keterangan para oknum Dewan yang terkait proyek Pokir. Ditunggu saja, jika data sudah lengkap kita akan mengarah pada penyelidikan,” tegasnya.

Sekadar informasi, mencuatnya informasi dugaan keterlibatan anggota dewan gratifikasi dan menerima fee dalam proyek pokir itu dari gabungan aktifis Masyarakat Anti Korupsi Anggaran Rakyat (MAKAR). (Hen)