Nasional

Kabar Gembira! Jokowi Keluarkan Perpres Pengadaan Vaksin Covid 19

Jokowi Tinjau Bio farma

Jakarta – Dairi Pers : Presiden Jokowi telah menandatangani  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor  99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Perpres yang diteken pada 5 Oktober 2020 ini, cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 meliputi; pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksinasi, pendanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi; serta dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah vaksin Covid-19 dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan disetujui Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara, pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dilakukan melalui; penugasan kepada badan usaha milik negara; penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau kerjasama dengan lembaga/badan internasional.

Tunjuk Bio Farma

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk PT Bio Farma (Persero) untuk menjalankan pengadaan vaksin corona atau covid-19 di Indonesia. Penugasan ini turut melibatkan anak usaha BUMN tersebut, seperti PT Kimia Farma Tbk dan PT Indo Farma Tbk. Beleid itu diteken Jokowi pada 5 Oktober dan berlaku sejak diundangkan pada 6 Oktober 2020. Bersamaan dengan penugasan ini, pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Bio Farma sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah juga akan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemenuhan pengadaan vaksin secara keseluruhan.  Kemudian, perusahaan pelat merah itu juga diminta untuk menetapkan ketentuan kerja sama pelaksanaan pengadaan vaksin dengan memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan. 

Selain itu, Jokowi juga memberi penugasan kepada badan usaha penyedia yang nanti ditunjuk untuk melakukan pengadaan vaksin corona. Penunjukkan juga dilakukan oleh menteri kesehatan. 

“Badan usaha meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing yang memenuhi persyaratan. Persyaratan badan usaha mencakup sertifikat mengenai cara pembuatan obat atau sertifikat cara distribusi obat yang baik sesuai bidang usaha badan usaha,” terang Pasal 6 ayat 4 dan 5.  Jokowi juga memberi restu pengadaan vaksin covid-19 di dalam negeri kepada lembaga atau badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan vaksin. 

Mereka adalah The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI), dan lembaga atau badan internasional lainnya. Ketentuan jenis, jumlah, koordinasi kerja sama, syarat-syarat, hingga pelaksanaannya ada di Kementerian Kesehatan.  (Hen)