Kriminal

Hayo…Lagi Bupati di OTT KPK

Bupati Kuansing Andi Putra

Riau- Dairi Pers : Dalam dua bulan terakhir sudah 6 kepala daerah ditangkap KPK dalam perkara dugaan korupsi. Teranyar  Bupati Kuantan Sangingi (Kuansing) Andi Putra bersama ajudannya terjaring OTT KPK di Riau terkait kasus perizinan perkebunan . Bersama meraka KPK juga menangkap 6 orang lainnya dalam OTT KPK di Riau tersebut.

Dikutip dari Kompas Jubir KPK Ali Fikri soal OTT KPK di Riau itu mengatakan, diantara yang diamankan itu yakni Bupati Kuansing Andi Putra , ajudannya, serta beberapa pihak swasta.

“Hingga kini ini masih terus dilakukan pemeriksaan. Informasi yang kami peroleh (operasi penangkapan) terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan,” sebut Ali Fikri, Selasa (19/10/2021) siang.

Ali Fikri memaparkan, perkembangan penanganan kasus ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Bupati Kuansing Andi Putra, dikabarkan menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Ia diperiksa oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga pemeriksaan terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan petugas lembaga anti rasuah itu pada Senin (18/10/2021) kemarin.

Belum diketahui apa status Andi Putra ketika menjalani pemeriksaan itu. “Sedang diperiksa oleh KPK, di Krimsus,” tutur Sunarto, Selasa (19/10/2021) pagi.

“Tadi malam dibawa, dititip di Polda (Riau),” imbuh Kabid Humas.

Sebelumnya, tersiar kabar, Bupati Kuansing Andi Putra ikut kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (18/10/2021) kemarin.

“Benar KPK melakukan giat di Riau,” Plt Jujru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri

Tapi dia belum bisa memerinci lebih jauh tindak pidana korupsi dan sejumlah pihak yang ditangkap. Sejumlah pihak yang ditangkap tersebut tengah diperiksa intensif oleh penyidik.

“Tim kami masih melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

KPK berjanji akan menjelaskan seluruh konstruksi perkara saat jumpa pers. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum sejumlah pihak yang ditangkap tersebut. (Hen)