Hukum

Pembelajaran! Bantuan Sembako di Siantar Disorot

Paket Sembako Pemko Siantar yang disoroti

Siantar- Dairi Pers : Bantuan PemkoPematang Siantar kepada warga terdampak Covid-19 berupa sembako mulia mendapat sorotan. Pasalnya paket sembako yang digulirkan dinas sosial pemkab tersebut diduga tidak sesuai dengan nilai Rp. 200.000 yang diplot pemerintah untuk satu keluarga. Namun kepala dinas sosialnya berdalih untuk biaya angkutan , PPH dan PPN.

penerima yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Pinggir ketika dikonfirmasi reporter. Kemarin. Sabtu (25/4) mengatakan  bantuan yang diterima  beras 1 karung 10 Kg, Kacang Hijau 1/2 Kg, Gula Pasir 1/2 Kg, Telur 1 Papan dan Minyak Goreng 1 Kg, “paling harga nya pun cuma Rp 170 ribu ini bang bila kita belanja di kedai biasa, kalau belanja di grosir tidak sampai Rp 170 ribu ini bang,” Ujar warga

Data dari pemkab Pematang siantar , Pemerintah memberikan bantuan kepada 15.555 warga penerima di kota Pematangsiantar bantuan sebesar Rp 200 ribuyang  diganti dengan pembagian sembako, adapun panitia atau Satuan Kerja (Satker) pembagian ini dilaksanakan langsung oleh Pemko Siantar melalui Tim Gugus Covid-19 bersama dengan Dinas Sosial Pemko Siantar.

Bantuan diduga  tidak tepat sasaran, karena banyak warga yang layak malah tidak mendapatkan bantuan, dan tumpang tindih.Sedang  pembagian sembako berlangsung dikantor kelurahan seKota Pematangsiantar

Waraga menadapatkan paket  1 karung beras 10 Kg, Telur 1 Papan, Kacang Hijau 1/2 Kg, Gula Pasir 1/2 Kg dan Minyak Goreng 1 Kg.Paket tersebut  ditaksir hanya mencapai Rp. 170 ribu, padahal bantuan yang harus diserahkan kepada warga harus senilai uang Rp. 200 ribu, ada dugaan Mark Up sebesar Rp. 30 ribu kepada setiap warga penerima bantuan ini.

Kadis Sosial Pemko Siantar Pariaman Silaen ketika dikonfirmasi Minggu (26/4) terkait dugaan Mark Up pembagian sembako warga terdampak Covid -19 ini mengatakan, “Kan ada biaya angkutan, Ppn dan PPH.” Ungkap Pariaman Silaen singkat via WhatsApp nya.

Pembelajaran

Presiden Jokowi dengan tegas telah mengingatkan kaitan penggunaan dana Gugus untuk antisipasi dan penanggulangan Covid-19 agar tidak main main.  Hal senada disampaikan  KPK perwakilan sumatera Utara Maruli Tua agar pemerintah daerah tidak bermain main dalam pengelolalan dana karena hukuman bisa sampai hukuman mati .

KPK Perwakilan sumut memantau 33 kabupaten kota dalam alokasi anggaran yang digunakan tim gugus masih masih pemerintah daerah. (Hen)