Politik

DPRD Baru Dilantik 1 Oktober

Jadwal Pelantikan Hasil Pemilu 2019

Jakarta- Dairi Pers : Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang digelar serentak pada 17 April 2019 sukses dilaksanakan . Hingga kini semua daerah sudah nyaris ramoung mengumumkan perolehan kursi DPR, DPRD dan DPD. Sedang Pilpres telah ditetapkan KPU senin (20/5) pukul 23.00 WIB . Lantas kapan  hasil pemilu ini akan dilantik ?

Diambil dari halaman KPU RI berkaitan dengan jadwal pelantikan hasil pileg dan pilpres. Disebutkan untuk DPRD diagendakan pada 1 oktober 2019 sedang untuk pemenang pilpres diagendakan pelantikan 20 Oktober 2019.

Setelah resmi diumumkan pemenang pilpres, pada Oktober mendatang capres-cawapres akan dilantik. Pelantikan itu biasanya dilaksanakan di Gedung DPR/MPR.

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, “Para peserta pemilu (Pilpres dan Pileg) yang tidak menerima hasil rekapitulasi silakan melaporkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK),” sebutnya

Melaporkan sengketa ke MK, lanjut Arief, bisa dilakukan setelah rampungnya rekapitulasi tingkat nasional dan penetapan hasil penghitungan suara Pileg dan Pilpres tingkat nasional.

Tak ada syarat selisih

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempersiapkan diri dan mempersilahkan para peserta pemilu untuk mengajukan gugatan jika tak puas dengan hasil Pemilu 2019.

Baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maupun para calon anggota legislatif dipersilahkan mengajukan gugatan.

Sementara  juru bicara MK Fajar Laksono  menjelaskan, pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilu 2019 ini berbeda dengan pilkada serentak.

Menurutnya, tak ada syarat jumlah atau persentase selisih perolehan suara antarcalon untuk melayangkan gugatan sengketa ke MK.

Syarat jumlah selisih perolehan suara, tandas Fajar, hanya berlaku untuk sengketa pilkada serentak ,bukan pemilu serentak. “Jadi tidak ada pembatasan selisih hasil suara dalam pemilu serentak,” sebut Fajar

Lalu, apa saja yang bisa dijadikan dasar hukum penggugatan ke MK? Penyelesaian PHPU diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan beberapa aturan yang dikeluarkan MK.

Seperti Pasal 474 UU Pemilu; menjabarkan aturan pengajuan PHPU pileg . Ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.

Sementara jadwal tahapan pemilu
1. Masa kampanye direncanakan mulai 13 Oktober 2018 sampai 13 April 2019
2. Verifikasi partai politik pada 1 Oktober 2017
3. Penetapan parpol peserta pemilu akan dilaksanakan pada 1 Maret 2018
4. Pengajuan bakal caleg DPR, DPD, dan DPRD pada Mei 2018
5. Pengajuan bakal calon presiden dan wapres pada Agustus 2018
6. Penetapan DCS DPR, DPD, dan DPRD pada Agustus 2018
7. Penetapan calon presiden dan wapres serta Daftar Calon Tetap (DCT) pada September 2018
8. Pelantikan DPRD kab/kota dan provinsi pada Agustus sampai September 2019
9. Pelantikan DPR dan DPD pada 1 Oktober 2019
10. Pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2019 (Hen)