Hukum

Dari Pakpak Bharat Untuk Kita Berkaca

Anna Martyna Sinamo

Sidikalang- Dairi Pers : Palu hakim berbunyi memvonis Bupati Non aktif Pakpak Bharat Remigo 7 tahun penjara. Tak butuh waktu lama hanya hitungan menit menjadi viral dengan reaksi pro dan kontra. Serta merta media kopi paste  menyebarluaskan pemberitaan. Mantan bupati Pakpak Bharat itu bagai dihukum habis habisan nitizen bahkan seakan hanya dia yang pantas dihukum  “Pendosa”. Lantas yang lain merasa suci bak malaikat.

Demikian disampaikan Anna Martyna Sinamo puteri Pakpak  yang kini berdomisili di Jakarta. “  Saya seratus persen orang yang anti terhadap korupsi .Secara hukum Remigo sudah menjalani hukuman atas kesalahannya hingga vonis kemarin . Namun yang saya garis bawahi tanggapan warga di medsos sebahagian besar ikutan berlaku hakim ingin menambah penderitaan mantan orang nomor satu itu dari sisi hukuman sosialnya. Yang saya sedihkan bahkan ada beberapa orang yang pada masa pemerintahannya beruntung justru menjadi orang yang paling tajam menghantam dan menyalahkannya. Sebutnya

Disebutkan Anna Martyna Sinamo hukuman sosial tentunya hal biasa dan otomatis muncul dari masyarakat sekaitan kasus demikian. Namun ikut menghukum berlebihan melalui komentar dan tanggapan di medsos dari beberapa akun saya lihat sudah di level kurang manusiawi. Dendam mendominasi, sikap munafik ditonjolkan beberapa nitizen.

Harusnya kita juga mempertimbangkan ukuran kalimat sebelum berkomentar  bahwa Remigo adalah manusia biasa yang  punya keluarga dan anak. Dendam dan marah berlebihan yang dituangkan dalam berkomentar tanpa disadari sudah ikut menghukum anak anaknya yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan korupsi. Saya melihat ini kurang adil dan harus diluruskan, sebut Pengurus Ikepada Jakarta tersebut.

Anna menyebutkan dengan sistim pilkada yang ada sekarang sepertinya “bupati adalah jalan tol menuju penjara”. Bukan hanya di Pakpak Bharat namun problema serupa terjadi di Indonesia. Cost politik yang tinggi, money politik yang belum juga  bisa diatasi telah menyeret kepala daerah menjadi “jahat” dimasa pemerintahannya. Tentunya dibutuhkan regulasi yang tepat . Penguatan perangkat bawaslu dan gakumdu sebagai penegak jalannya demokrasi saat pilkada. Selama money politik dan cost politik tinggi dalam pilkada maka mendapatkan seorang Bupati “suci” adalah mimpi. Semua berkata pelayan sebagai pemanis . Ini tugas bangsa ini yang harus dituntaskan sehingga pilkada tidak terus terusan melahirkan kepala daerah munafik ” tegas Anna.

Dikatakan, kepala daerah korupsi dan berurusan dengan KPK  ratusan orang. Sehingga kasus Remigo dikatakannya mirip “tilang lantas” saja.  Artinya ada sial disana. Jika saja KPK berlaku adil semua kepala daerah diperiksa dalam kasus fee proyek. Saya tidak yakin hanya Remigo melakukannya. Jadi mungkin kepala daerah lainnya hanya karena masih beruntung belum diperiksa KPK, jelasnya.

Diakhir wawancara Anna Martyna Sinamo berpesan perlunya bijak dalam berkomentar khususnya di medsos. Pakpak adalah suku berbudaya dan komit menjaga etika. Undang undang  telah menghukum Remigo. Sisi hukum jelas Remigo nilai anjlok, Namun masyarakat juga harus jujur memberikan penilaian banyak kebjikan Remigo semasa menjabat justru menyelamatkan nasib banyak anak anak Pakpak semisal kebijakan dalam bea siswa untuk meraih sarjana, sejumlah pembangunan infrastrukur hingga wajah pakpak Bharat berubah. Bus sekolah gratis dan lainnya yang berdampak langsung dengan masalah rakyat. Tentunya nilai untuk bidang bidang diluar sisi hukum itu nilai Remigo tinggi.

Kita semua sepakat pemberantasan korupsi sudah harga mati. Namun bukan berarti orang yang tergelincir korupsi serta merta kebaikannya dibidang lain lantas dinilai menjadi nol, tegas Wanita yang pernah mencalonkan diri dalam pilkada Pakpak Bharat silam. (Hen)