Hukum

Dana Penanganan Covid-19, KPK Sumut Ingatkan Pemda Hukuman Mati

Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah I Maruli Tua

Medan- Dairi Pers : Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah I Maruli Tua mengingatkan kepada pemerintah daerah di Sumatera Utara agar tidak main-main dengan dana penanganan Covid-19. Melalui surat edaran diingatkan ada 8 point yang harus diperhatikan pemerintah daerah sekaitan penyediaan APD jika tidak ingin terkena hukuman.

Dikatakan Banyak oknum yang mau memanfaatkan situasi bencana seperti ini untuk memperkaya diri, karena itu KPK akan memonitor secara ketat penggunaan dana bantuan.

“Banyak yang ingin memanfaatkan keadaan bencana seperti ini. Jadi KPK akan monitoring dengan ketat. Ancamannya yakni hukuman mati. Jadi jangan main-main,” kata Maruli saat rapat teleconference dengan seluruh pemda se-Sumut, Kamis (23/4) lalu.

Menurutnya, saat ini kebanyakan yang menjadi masalah pemda yakni kenaikan harga masker dan alat pelindung diri (APD). Di sisi lain, pemda harus membeli barang tersebut untuk menangani Covid-19. Karena itu yang terpenting yakni tidak ada niat tak baik dalam penanganan corona.

Dia menjelaskan, KPK melalui Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 menjelaskan apa saja yang perlu menjadi perhatian Gugus Tugas Percepatan Penangangan (GTPP) Covid-19 nasional dan daerah.

Ada delapan poin yang ditekankan Yakni :

  1.  Tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang dan jasa
  2.  Tidak memeroleh kickback (pembayaran kembali)
  3.  Tidak mengandung unsur penyuapan,
  4.  Gratifikasi,
  5.  Benturan kepentingan,
  6.  Kecurangan atau mal administrasi,
  7.  Tidak berniat jahat memanfaatkan kondisi
  8.  Tidak membiarkan korupsi terjadi.

“Kami tidak bisa lagi berpatokan dengan harga normal di saat seperti ini karena harus melakukan keputusan cepat membeli atau menggunakan dana. Kami berpacu dengan waktu dan nyawa orang. Dalam Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 sudah dijelaskan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), kami berpedoman pada itu,” katanya.

KPK terus  memantau semua 33 daerah kabupaten/kota se sumut dalam penggunaan dana penanggulangan Covid-19 . (Hen)