Nasional

Dana Desa Ditiadakan, Sebaiknya Digugat Asosiasi Kades

Prof. Djo

Jakarta- Dairi Pers : UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengesahan Perppu No 1 Tahun 2020, khususnya pasal 28 angka 8, meniadakan dana desa yang dikelola oleh masing-masing desa selama pandemi Covid-19. Peniadaan dana desa itu tidak jelas sampai kapan akan berlangsung. Karena dalam UU itu hanya disebutkan sampai ekonomi kembali stabil

Dikutip dari Haluan Pakar otonomi daerah Prof Dr. Djohermansyah Djohan meminta Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan menyelesaikan masalah peniadaan dana desa.

“Karena masalah dana desa ini sudah masuk ranah politik dan hukum, saya minta pak Mahfud turun tangan menyelesaikannya,” kata Djohermansyah Minggu (12/7).

“Jadi bagaimana dengan desa-desa yang desanya tidak ada wabah Covid-19? Sampai kapan dana desa itu ditiadakan juga harus jelas, tidak ngambang,” kata mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.

Pemerintah pusat kata Prof Djo, harus menghormat otonomi desa. Karena pelaksanaan otonomi secara utuh itu hanya dimiliki pemerintah desa.

“Hanya desa yang memiliki otonomi secara penuh. Sebelum republik ini ada, desa-desa itu sudah ada. Bahkan seorang sosiolog Belanda menyebut desa (di Sumbar disebut nagari) adalah republik-republik kecil,” ujar mantan Pejabat Gubernur Riau itu.

Karena itulah, guru besar STPDN itu meminta Menko Polhukam Mahfud MD bersama menteri terkait duduk bersama dengan kepala desa melalui asosiasinya guna membicarakan masalah dana desa ini.

Gugat ke MK

Ketika ditanya mengenai gugatan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang diajukan dua kepala desa di Ngawi Jawa Timur ke Mahkmah Konstitusi, Djohermansyah setuju saja.

Hanya saja menurut dia, gugatan itu dilakukan ketika tidak ada titik temu dengan pemerintah. 

“Sebaiknya gugatan itu tidak dilakukan perorangan, tetapi melalui asosiasi kepala desa biar legal standingnya lebih kuat,” saran Djohermansyah Djohan. (Hen)