Hukum

Chat Mesum Dibuka Lagi, 3 Kasus Mendera HRS

Firza Husein

Jakarta- Dairi Pers : Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak dapat diprediksi. Demikian Habib Rizieq Shihab Yang kini mendekam ditahanan polda dalam kasus kerumuman massa. Kembali didera dengan  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan Praperadilan terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan chat mesum dengan Firza Husein.. Padahal sebelumnya HRS juga didera masalah sengketa lahan di mega mendung. 3 kasus ini tengah mendera Imam.

Di kutip dari detik Hakim memutuskan untuk mencabut SP3 kasus chat mesum tersebut dan bisa dilanjutkan. Gugatan praperadilan itu dilayangkan ke PN Jaksel pada 15 Desember 2020 dengan nomor register perkara 151/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel. Gugatan diajukan oleh pria bermana Jefri Azhar.

Kuasa Hukum penggugat, Febriyanto Dunggio menyebut sidang putusan tersebut telah selesai. Hasilnya, hakim memutuskan SP3 kasus chat mesum dicabut dan dilanjutkan ke penyidikan.

“Hasilnya, proses hukumnya dilanjutkan kembali untuk Firza Husein dan Habib Rizieq Shihab,” kata Febriyanto Selasa (29/12).

 Dirinya berharap putusan praperadilan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. “Agar semua jelas dan tidak ada lagi prasangka bahwa ini setingan untuk memojokkan ulama atau kriminalisasi, dan kepercayaan publik terhadap Polri tercipta kembali,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pada tahun 2016, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat Whatsapp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firza Husein.

Kasus chat mesum itu berawal dari beredarnya tangkapan layar chat yang diduga melibatkan Rizieq dan Firza. Percakapan tersebut diketahui pertama kali muncul di situs baladacintarizieq.com.

 Percakapan tersebut menyajikan foto perempuan tanpa busana yang diduga Firza. Sedangkan Rizieq diduga menjadi lawan bicara Firza dalam percakapan tersebut.

Untuk diketahui, Firza merupakan satu dari 11 orang yang ditangkap polisi pada edisi pertama Aksi 212 pada 2 Desember 2016. Dia ditangkap atas tuduhan makar. Tak hanya Rizieq, Polda Metro Jaya juga menetapkan Firza sebagai tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi.

Sengketa Lahan

Kini PTPN VIII mempersoalkan penggunaan fisik tanah hak guna usaha (HGU) oleh Markaz Syariah FPI. Beredar surat somasi yang menyebutkan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah FPI di Megamendung, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 30,91 hektare didirikan tanpa izin PTPN VIII seperti Dikutip dari Tempo  

Dalam surat juga dijelaskan lahan tersebut merupakan aset PTPN VIII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tertanggal 4 Juli 2008. Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Naning DT membenarkan telah melayangkan surat somasi kepada pimpinan pondok pesantren.

“Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami,” ujarnya, 23 Desember 2020.

Sementara itu pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, membeli tanah di Afdeling Cikopo Selatan Perkebunan Gunung Mas, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di atas tanah itu kini berdiri Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah FPI.

Menurut Camat Megamendung saat itu, Hadijana, Rizieq mengambil alih lahan garapan warga pada 2013. Rizieq mengantongi surat tanda bukti oper alih lahan garapan dari seorang warga bernama Beni.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di atas materai yang disaksikan ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan kepala desa setempat.

Eks Direktur Manajemen Aset PTPN VIII Gunara menerangkan lahan yang dimanfaatkan Markaz Syariah adalah milik PTPN yang diserobot penduduk sekitar. Seluruh area Gunung Mas masih dikuasai PTPN hingga 1998.

Sayangnya, sejumlah area ditempati masyarakat secara ilegal setelah reformasi. Dari 1.623 hektare lahan milik PTPN, yang diserobot mencapai 352 hektare. “Tapi di BPN (Badan Pertanahan Nasional) sertifikatnya masih atas nama PTPN,” kata Gunara. (Hen)