Hukum

Bupati Sarankan, KPK Sebelum OTT Panggil Dulu

Bupati Banyumas Achmad Hussein

Banyumas- Dairi Pers : Nama Bupati Banyumas, Achmad Hussein mendadak viral karena vidionya berdurasi 24 detik . Orang nomor satu kabupaten Banyumas itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika hendak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah, sebelumnya harus memanggil kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan OTT

“Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap, Pak,” ujar Husein dalam videonya.

Video itu ramai dikomentari netizen. Baik di facebook maupun di Instagram.
Salah satunya diunggah oleh aku Instagram @lambeturah_official. “Lhaa kalo tidak mau Terus gemanah? tulis lambeturah_official di caption videonya.

Mendapat banyak reaksi warganet, Ahmad Husein kemudian mengklarifikasi video viral tersebut melalui aku Instgramnya, @ir_achmadhusein.

Dia meminta publik agar tidak mengomentari dengan tergesa-gesa. Menurut dia ada makna ada makna yang ingin dia sampaikan.

“Diadakan oleh korsupgah-koordinasi supervisi pencegahan. Bukan penindakan, yang namanya pencegahan kan ya dicegah bukan ditindak. Sebetulnya ada enam poin yang saya sampaikan,salah satunya tentang OTT,” kata Husein.

Achmad Hussein mengatakan, dengan pertimbangan bahwa OTT itu menghapus dan menghilangkan kepada daerah padahal bisa jadi kepala daerah tersebut punya potensi dan kemampuan untuk memajukan daerahnya.

“Belum tentu dengan di-OTT daerah tersebut keadaan akan menjadi lebih baik. Serta yang di-OTT bisa jadi baru pertama kali berbuat dan bisa jadi tidak tahu karena sering di masa lalu kebijakan tersebut aman-aman saja,sehingga diteruskan,” katanya.

Menurutnya kabupaten yang kepala daerahnya pernah di-OTT berujung pada lambatnya kemajuan daerah. Sebab, kata Husein, ada ketakutan untuk berinovasi, suasananya mencekam, ketakutan meski tidak korupsi.

“Sehingga saya usul untuk ranah pencegahan apakah tidak lebih baik saat OTT pertama diingatkan saja dahulu dan disuruh mengembalikan kerugian negara kalau perlu lima kali lipat,” ujarnya.

“Sehingga bangkrut dan takut untuk berbuat lagi. Toh untuk OTT sekarang KPK dengan alat yang canggih, satu hari mau OTT lima bupati juga bisa,” lanjut Husein.

“Dihukum tiga kali lipat silakan, atau hukum mati sekalian juga bisa,” kata Husein.

“Sekali lagi ini ranah diskusi pencegahan bukan penindakan. Cuplikan videonya tidak lengkap. Tapi kalau mau OTT nggih monggo sebab kalau KPK berkehendak bisa jadi 90 persen akan kena semua, walau kecil pasti bupati ada masalahnya. Cari saja salahnya dari sebegitu banyak tanggungjawab yang diembannya mulai dari Presiden sampai dengan Kades pasti akan ditemukan salahnya walau kadarnya berbeda-beda,” pungkasnya (Hen/ Dikutip dari Radar Banyumas)