Kriminal

Bupati Di OTT KPK Karena Fee & Rekayasa Proyek

Ex Bupati Muba Dodi Reza Alex Yang juga Ketua Golkar

Sidikalang- Dairi Pers : Dua Bupati di pulau sumatera di OTT KPK hanya dalam sepekan. Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau Andi Putra di OTT terkait dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing . Sementara Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin di OTT KPK karena rekayasa proyek dan penerimaan fee proyek. Orang nomor satu kabupaten Muba itupun akhirnya menyusul ayahnya Alex Nurdin mantan Gubernur Sumatera Selatan ke penjara dalam kasus yang sama korupsi.

Bupati Muba Dodi ditangkap KPK bersama lima aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba, Sumatera Selatan, ditangkap dalam OTT pada Jumat (15/10/2021) malam.

Rekayasa Proyek dan Fee

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, kasus Dodi bermula ketika Pemkab Muba akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P 2021, dan Bantuan Keuangan Provinsi, di antaranya proyek-proyek pada Dinas PUPR Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan proyek itu, Dodi diduga memberi arahan dan kepada Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA/pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari agar proses lelang direkayasa sedemikian rupa. “Di antaranya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut,” ujar Alex

Selain itu, Dodi diduga menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek pekerjaan di Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, serta 2-3 persen untuk Eddi dan pihak terkait lainnya.

Dodi diduga dijanjikan uang Rp 2,6 miliar oleh Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy, agar perusahaannya memenangkan empat proyek Dinas PUPR Musi Banyuasin. “Total commitment fee yang akan diterima oleh DRA (Dodi Reza Alex) dari SUH (Suhandy) dari empat proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar,” ujar Alex

Ia mengatakan, perusahaan milik Suhandy tercatat memenanangkan empat paket proyek pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Musi Banyuasin.  Proyek-proyek itu adalah rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil (Rp 3,4 miliar), peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan (Rp 3,3 miliar), dan normalisasi Danau Ulak Ria (Rp 9,9 miliar).

“Sebagai realiasi pemberian commitment fee oleh SUH atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM (Herman) dan EU (Eddi),” kata Alex.

 OTT bermula ketika KPK menerima informasi akan adanya pemberian uang dari Suhandy kepada Dodi, Jumat (15/10/2021) malam. Menurut Alex, uang itu nantinya akan diberikan kepada Dodi melalui Heman Mayori dan Eddi Umari.

Dari data transaksi perbankan, ucap dia, diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik Suhandy ke rekening bank milik salah satu keluarga Eddi. Setelah uang masuk, keluarga Eddi tersebut menarik uang itu secara tunai untuk diserahkan kepada Eddi yang selanjutnya menyerahkan uang itu kepada Herman untuk diberikan kepada Dodi.

“Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM (Heman Mayori) di salah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan ditemukan uang sejumlah Rp 270 juta yang dibungkus kantung plastik,”

tim menangkap Eddi, Suhandy, dan pihak terkait lainnya. Mereka dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan.

“Di lokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, tim kemudian juga mengamankan DRA di salah satu lobi hotel di Jakarta yang selanjutnya DRA dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan,” kata Alex.

Dalam penangkapan di Jakarta, KPK turut mengamankan uang Rp 1,5 miliar dari ajudan Dodi bernama Mursyid. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menetapkan Dodi, Herman, dan Eddi sebagai tersangka penerima suap dan Suhandy sebagai tersangka pemberi suap. (Hen)