Nasional

Begini Keterlibatan Haji Buyung Sampai Diperiksa KPK

Bupati Labura KSS

Sidikalang- Dairi Pers : Bupati Labuhan Batu Utara Khairuddin Syah Sitorus (KKS) atau yang akrab disapa  Haji Buyung tengah menjadi sorotan. Pasalnya orang nomor satu kabupaten Labura itu tengah berhadapan dengan pemeriksaan KPK dan Poldasu.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),    Ali Fikri menyampaikan, penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di 4 lokasi di Sumatera Utara (Sumut) seperti dikutip dari  tribun

Pengeledahan itu terkait kasus dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018.

Penyidik KPK sudah di Sumut sejak 14 Juli hingga 17 Juli 2020. Mulai di Asahan, Labuhanbatu Utara dan Aek Kanopan.

“Ini pengembangan perkara terpidana Yaya Purnomo yang sebelumnya telah selesai ditangani KPK. Penggeledahan dilakukan di empat lokasi berbeda, yakni rumah dinas Bupati Labuhan Batu Utara, rumah/kantor yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kisaran, Kabupaten Asahan. Kantor Bupati Labuhanbatu Utara dan rumah yang berlokasi di Jalan Sakinah, Lingkungan I Pulo Tarutung, Aek Kanopan,” katanya.

Penyidik  KPK juga melakukan pemeriksaan saksi di Kantor Polres Labuhan Batu. Total 26 orang diperiksa yang terdiri dari berbagai pihak di antaranya, Bupati Labura dan beberapa PNS Pemkab setempat.

KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta yang diduga mengetahui adanya tindak pidana korupsi terkait proses penyidikan pengembangan perkara atas nama terpidana Yaya Purnomo tersebut.

“Ke depan, Tim Penyidik KPK akan terus melanjutkan pengumpulan alat bukti dengan kembali mengagendakan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” jelasnya.

Namun dalam hal ini, KPK belum memberikan keterangan perkembangan terkait status ke-26 saksi yang telah diperiksa.

“Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, belum bisa kami sampaikan saat ini. Perkembangannya nanti akan kami infokan lebih lanjut,” pungkasnya.

Menyeret  Haji Buyung

Khairuddin Syah Sitorus (KKS) alias Haji Buyung merupakan Bupati Labuhanbatu Utara 2 periode. Kini, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi perihal pengembangan kasus usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018. 

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, membenarkan pemanggilan Bupati Khairuddin Syah Sitorus (KSS).

Bupati KSS diperiksa terkait kasus yang menjerat pejabat nonaktif Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

“Benar saat ini tim penyidik KPK sedang melakukan penyidikan terkait kasus pengembangan perkara berdasarkan fakta-fakta hukum dari perkara atasnama terpidana Yaya Purnomo yang perkaranya telah selesai ditangani oleh KPK,” kata Ali Fikri

Ali mengatakan, saat ini tim penyidik KPK sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti termasuk memeriksa sejumlah saksi terkait kasus di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

Terkait untuk penetapan status tersangka, kata dia, hanya Pimpinan KPK yang punya wewenang untuk mengumumkannya.

“Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan,” jelasnya.

Adapun proyek tersebut bersumber dari dana perimbangan daerah RAPBN-P TA 2018.

KSS membantah adanya permintaan ‘fulus pelicin’ dari Komisi XI DPR guna meloloskan pengajuan proposal pembangunan infrastruktur di kotanya.

Dalam kasus ini, lembaga antirasuah juga telah menetapkan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Amin Santono sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah sembilan pihak yang ditangkap dan telah selesai dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1×24 jam.

Penyidik juga menetapkan beberapa pihak lainnya, di antaranya Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Yaya Purnomo, seorang pihak perantara atas nama Eka Kamaluddin, dan seorang kontraktor atas nama Ahmad Ghiast.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap, Amin Santono, Yaya Purnomo, dan Eka Kamaluddin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Ahmad Ghiast Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.

Sebelumnya, Yaya  Purnomo telah divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap dan gratifikasi.

 Khairuddin Syah Sitorus (KSS) alias Haji Buyung merupakan Bupati Labuhanbatu Utara dua periode, yaitu tahun (2010–2015) dan (2016–2021). 

Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu (2004–2009) dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (2009–2010). 

Saat ini, dua anaknya mengikuti jejak pada dunia politik yakni anak keduanya Erni Ariyanti Sitorus.

Erni Ariyanti Sitorus kelahiran tahun 1990 itu adalah Anggota DPRD Provinsi Sumut yang baru terpilih di Periode 2019-2024 dari fraksi Golkar. 

Dan, Hendri Yanto Sitorus, yang digadang-gadang menjadi bakal calon Bupati Labuhanbatu Utara untuk menggantikan jejak ayahnya.  (Hen)