Opini

Ah…Dewan

Hendrik Situmeang

Jika aku punya harta 2 miliar saja aku pasti caleg tahun 2019 . Aku tidak perduli meski margaku minoritas disini karena kutahu aku pasti memang karena mayoritas alat ukur pemilih adalah uang, Selebihnya alat ukur adalah marga , agama dan pertemanan. Bicara SDM dan kemampuan mungkin hanya kriteria terakhir dimata pemilih.

Namun demikian ketatanegaraan telah mengatur kekuasaan legislatif, judikatif dan eksekutif. Berjalannya proses ketiga kekuasaan ini maka sebuah negara bisa disebut sempurna. Demokrasi berputar meski harus jujur diakui khakikat demokrasi yang sebenarnya kepentingan rakyat masih lebih banyak dalam tiori ketimbang praktek.

Pun demikian produk dewan pasca reformasi harus diakui lebih baik dibanding zaman orde baru seperti syair lagu Iwan Fals “ hanya tahu nyanyian lagu setuju”.

Lantas mengapa dewan terus merosot dimata rakyat? Padahal mereka adalah wakil wakil kita. Menagapa tidak ada upaya memperbaikinya ?. Jawabnya hanya satu dewan tidak punya kekuatan secara personil. Maka lihat saja setajam dan sekritis apapun vigur dewan kalau hanya satu atau dua orang saja akhirnya harus menggandaikan originalitasnya. “Singa” di hutan saat pindah arena maka harus pandai pandai membaca. Tetap berlaku “singa” maka siap siap saja modal  tidak kembali.

Berbagai hal melatarbelakangi perubahan originalitas itu. Pertama setuju atau tidak setuju kini untuk mendapatkan satu kursi dewan saja harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar.  Mulai dari cost partai, penggalangan, tim sukses, entertaiment dan maaf amplop. Itu belum lagi biaya bagi orang orang penipu yang menjanjikan suara namun hasil nol . Selebihnya biaya dukun dan uang minta pertolongan kepada  hantu.

Secara mayoritas Sudah pasti jumlah penghasilan halal selama dewan tidak akan mampu mengembalikan cost untuk mendapatkan kursi. Banyak diantaranya harus memutar otak, menjual harga diri , menggadaikan idealisme demi survive . Inilah biang kerok yang membuat secara umum kapasitas dewan di negeri ini terus merosot di mata rakyat.

Faktor lain kerap terjadi klaim dewan kalau anggaran pembangunan ke suatu tepat merupakan perjuangannya. Padahal sangat jelas anggaran adalah milik eksekutif meski memang benar masukan dewan juga dibutuhkan saat penyusunan anggaran. Memproklamirkan super hero di mata rakyat sering terjadi. Masalahnya semua dewan dari dapil yang sama mengklaim anggaran yang masuk adalah perjuangannya. Lantas siapa yang pantas dipercaya?  Bukankah klaim itu berdampak oknum dewannya disebut penipu dan pembohong?

Bukan itu saja di mata rakyat program studi banding (atau nama sejenisnya) dimata rakyat hanya sebuah legitimasi plisiran untuk menghabiskan uang rakyat tanpa mendatangkan faedah nyata ke masyarakat. Disamping itu gaya, safari, jas dan sebagainya yang diwajibkan dikenakan dewan dimata rakyat melahirkan rasa cemburu, iri bahkan dengki. Ini adalah khakikat dasar manusia secara umum SMS (senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang). Perubahan penampilan orang saat menjadi dewan kerap membuat banyak orang gerah.

Jabatan dan status memang harus diimbangi penampilan. Maka tidak heran banyak oknum dewan SK pelantikannya diborohkan ke bank. Membeli mobil dan membangun rumah merupakan cerita  yang biasa terjadi  ditiap periode. Lantas jika sudah demikian terjerat gaya hidup masihkah pantas rakyat berharap banyak diperhatikan?

Bagi oknum dewan yang berjabatan maka eksekutif pasti jadi sasaran. “bermain mata” hingga mengolah anggaran untuk dibagi. Bagi yang licik merekayasa CSR dan bantuan lainnya agar dikelola secara pribadi dan terakhir menjadi assetnya.

Jabatan dewan kini sudah menjelma cenderung dihormati hanya karena paksaan hukum saja. Dewan juga menjelma sebagai arena gengsi dan mencari status. Selebihnya dewan dianggap menjadi lowongan kerja bagi para pengangguran sekali dalam lima tahun.

Saya tidak mengatakan kondisi ini terjadi di Dairi. Namun saya menyakini mayoritas dinegeri ini dari sabang hingga marauke problema ini terjadi. Lantas hingga kapan ini dipertahankan?. Bukankah tiap periode persaingan uang semakin berat ?

Masihkah negara ini membiarkan sistim yang sudah salah itu? Sekalipun undang undang melarang money politik dan trasaksional? Sementara perangkat kontrol dan penindakan cenderung membiarkan? Atau bahkan ikut bermain menyuburkan praktek uang.

Adakah di negeri ini caleg menjadi dewan tanpa money politik?. Saya jadi teringat Djarot Syaefullah yang saya yakini duduk tanpa money politik ke pemilih. Tentunya ini salah satu patron bahwa demikianlah harusnya menjadi dewan. Terpilih didasarkan kepercayaan rakyat bukan karena faktor uang. Memang sulit dan sangat sulit semua dilatar belakangi banyak cerita dan kisah, reputasi bahkan popularitas.

Penulis melihat siapapun jadi dewan sekarang adalah orang orang luar biasa yang bisa lepas dari persaingan maha berat . mereka orang orang hebat menunjukkan kemampuan dan kekuatan dalam mendapatkan kepercayaan rakyat . Mereka ini adalah yang  terbaik di jaman sekarang .

Namun harus dicatat perlunya negara ini kembali membuat regulasi benar dan tegas. Namun paling utama lembaga pengawasan diperkuat dan  petugasnya teruji secara moral dan mental berani memproses pelaku pelaku politik uang. Selama ini tidak mulai diperbaiki maka mudah mudahan ke depan negeri ini semakin tidak terkendali. Dewan kelak hanya milik orang orang borjuis dan pemilik modal. Dan jabatan dewan hanya dihormati secara hukum saja bukan secara pengakuan dan kepantasan oleh masyrakat . (Penulis Adalah Pemred Dairi Pers)

def