Hukum Lokal

3 Tahun Dana Desa Sinar Pagi Aneh

slh satu bangunan DD untuk PAUD 2019 kini sudah menghutan

Sidikalang- Dairi Pers : Penggunaan dana desa Sinar Pagi kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi disoal. Pasalnya sejak tahun 2018 s/d 2020 penggunaan dana desa di desa paling jauh dari ibu kota Sidikalang itu tidak jelas penggunaannya. Letaknya yang jauh diduga membuat penggunaanadana desa di daerah ini kurang terpantau instansi terkait.  Ironisnya kepala desa Sinar Pagi Jaminer Tumanggor saat dikonfirmasi Dairi pers pecan ini malah kebingungan dan justru mengakui tidak melibatkan perangkat desa yang ada dalam pengelolaan Dana Desa.

Dairi Pers mendapat masukan dari warga desa kalau penggunaan dana desa di daerah itu sepertinya hanya diketahui kepala dersa, sekdes dan bendahara saja.  Diuraikan warga desa beberapa pembangunan dan  dana pemberdayaan, tidak transparan . Sedang aset desa sinar pagi seperti kendaraan roda 2, laptop  yang pernah dibeli dari  anggaran dana desa akhirnya tidak jelas keberadaannya.

Sementara itu dana karang taruna tahun 2018, dana PKK tahun  2019 tidak jelas pemanfaatannya . disamping itu  pembelian bibit jagung tahun 2019 telah dianggarkan namun  sampai saat ini belum dibagikan juga kepada kelompok tani desa sinar pagi. Teranyar  dana covid tahun 2020 yang tidak jelas penempatanya.

Informasi yang diperoleh dari warga bahwa kegiatan pembangunan fisik tahun 2018 Bendahara sinar pagi Malinton Manik menjabat sebagai ketua TPKD( Tim pengelolah kegiatan desa) . Sedang  sekdes Wahdi Tumanggor merangkap sebagai ketua TPKD tahun 2019 desa Sinar Pagi.

Warga menyampaikan kecurigaan  adanya kecurangan oknum kades sinar pagi.  Jaminer Tumanggor yang tidak pernah mengikutsertakan kaur pembangunan dalam hal pembangunan dasa sinar pagi mulai tahun 2018 sampai 2020. Padahal kaur tersebut sesuai aturan yang ada harus terlibat langsung.

Jaminer Tumanggor kades desa sinar pagi yang dimintai Dairi Pers keterangannya atas kegiatan Dana Desa /ADD selama dia menjabat sebagai kades ini tidak dapat menerangkan . Diduga kuat pemanfaatan dana desa di daerah ini kurang menyentuh skala prioritas. Bukan hanya itu keberadaan bangunan fisik terlihat asal jadi meski dengan anggaran yang tidak kecil

Hendaknya hal ini menjadi perhatian instansi terkait sehingga pemanfataan dana desa di daerah itu sesuai aturan dan menyentuh kepetingan umum warga. Paling  tidak pengawasan harus dilakukan instansi terkait sehingga anggaran tidak terkesan mark up apalagi dugaan korupsi. (Erikson Sirait)