Nasional

270 Daerah Tunda Pilkada, Diusulkan Jadi Juni 2021

Pilkada Tunda

Jakarta- Dairi Pers : Penundaan Pilkada Serentak di 270 daerah akibat corona telah berdampak pada masa jabatan kepala daerah. Dalam waktu dekat, ada 207 kepala daerah baik gubernur, wali kota, atau bupati yang masa jabatannya habis Februari 2021. Sisanya habis di bulan berikutnya. Jika Pilkada mundur lagi dari jadwal Desember 2020 sebagaimana diatur Perppu Nomor 2 Tahun 2020, maka bisa berdampak pada kekosongan jabatan di daerah.

 Apa solusinya?

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mengatur kekosongan jabatan yang ditinggalkan kepala daerah karena habis masa jabatannya akan diisi oleh Penjabat (Pj). Pasal 210 ayat 10 dan 11 mengatur sebagai berikut:

(10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, penjabat diusulkan oleh Kemendagri kepada Presiden Jokowi. Artinya, Kemendagri yang menentukan siapa yang menjadi Pj di daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyebut pengisian Pj adalah hal yang wajar dan pernah dilakukan Kemendagri saat Pilkada 2015 lalu.

“Sejatinya Pasal 201 ayat (10) dan ayat (1) UU 10/2016 itu dipersiapkan untuk kondisi masa jeda pascaberakhirnya masa jabatan kepala daerah hasil pilkada 2017 dan 2018 pada 2022 dan 2023 sebelum dilakukannya pilkada serentak secara nasional pada November 2024,” sebut  Titi

Lalu bagaimana Kemendagri menentukan orang-orang yang akan menjadi Pj? Pada Pilkada 2018

Titi sempat mengusulkan agar Kemendagri membuat kebijakan yang memudahkan saja, misalnya otomatis Pj dijabat oleh Sekda di daerah tersebut. Sehingga tidak terlalu menyulitkan dari sisi rekrutmen pejabat yang diperlukan mengisi posisi Penjabat tersebut.

“Hal ini pun lebih bisa menghindari adanya ruang politisasi jabatan Penjabat karena kepentingan-kepentingan politik yang dibawa oleh para pihak, misalnya partai yang sedang berkuasa,” terang Titi.

Soal usulan lain yaitu kekosongan masa jabatan itu diselesaikan dengan kepala daerah bersangkutan melanjutkan jabatan sampai ada pejabat baru, hanya bisa dilakukan dengan merevisi UU Pilkada yang kini sudah dalam bentuk Perppu.

“Bisa saja kalau mau misalnya, yang tidak mencalonkan lagi di pilkada bisa diperpanjang. Tapi kalau kerabatnya maju pilkada misal anak atau isteri, kan potensi benturan kepentingannya juga tinggi,” lanjutnya. “Skema Sekda sebagai Penjabat sebenarnya relatif jadi jalan tengah. Tentu dengan dilengkapi instrumen pengawasan .

Juni 2021

Titi mengusulkan jalan tengah agar Pilkada serentak 270 daerah digelar pada Juni 2021, dengan juga mempertimbangkan kondisi pandemi corona sudah lebih aman bagi masyarakat.

“Pilkada harus digelar selambat-lambatnya awal Juni 2021 agar pasangan calon kepala daerah terpilih bisa dilantik pada awal Agustus 2021. Sesuai dengan siklus anggaran negara, pelantikan pada awal Agustus 2021 ini memberi ruang cukup bagi kepala daerah baru untuk menetapkan APBD-P 2021 d

an menyusun RAPBD 2022. Janji dan program kampanye bisa diwadahi untuk realisasinya,”sebut Titi.

Pilkada bulan Desember terlalu berisiko, baik risiko kesehatan para pihak, maupun risiko menurunnya kualitas pelaksanaan tahapan pilkada. Bila tak disikapi serius, bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan pada demokrasi.

“2020 mestinya semua elemen fokus menangani COVID-19. Seluruh komponen bangsa solid dan bekerja keras mengatasi penyebaran COVID-19. Sembari menyesuaikan adaptasi warga dengan normal baru,” tuturnya.

Sementara menurut WHO, COVID-19 tidak akan hilang 100% dari muka bumi. Aktivitas kita harus menyesuaikan dengan normal baru saat ini. Maka, harus ada waktu yang cukup dan daya dukung maksimal untuk menyiapkan penyelenggaraan pilkada yang selaras/beradaptasi dengan noormal baru tersebut.

“Saat kondisi objektifnya adalah pemungutan suara tidak mungkin terselenggara di Desember 2020, maka KPU harus berani segera membuat keputusan untuk menunda secara tepat waktu, sigap, terukur, dan solid,” tutupnya. (Hen)